PDIP Tanggapi Isu Jabatan Presiden 3 Periode

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons bantahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terkait isu permintaan jabatan tiga periode. Bantahan Jokowi disebut jadi tertawaan publik.

"Bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana tiga periode hanya menjadi bahan tertawaan publik," kata juru bicara (jubir) PDIP Mohamad Guntur Romli melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12).

Menurut Guntur, bantahan Jokowi tersebut bertentangan dengan sejumlah bukti. Jokowi dianggap tak pernah menegur orang-orangnya yang menyuarakan tiga periode saat menjabat presiden.

Baca juga : Tanggapi Penetapan Tersangka, Hasto Sindir Sana-sini

"Ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI. Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian. Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok "Musra" yang awalnya berniat mencari 'penerus Jokowi' tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode. Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi," ujar Guntur.

Orang-orang tersebut, kata Guntur, tidak dimarahi Jokowi. Bahkan, kini mereka mengemban jabatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-pura-an. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh," ucap Guntur.

Baca juga : KPK Cegah Hasto Mengelak Saat Diperiksa

Dia juga menuding ada peran besar 'orang istana dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode dengan alasan yang mengada-ada. Mulai dari pandemi covid-19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR.

"Publik juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang diframing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali. Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022," ujar dia.

Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dalam berbagai kesempatan telah menolak wacana tiga periode. Pertama, saat Ulang Tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2023.

Baca juga : PDIP Cegah Kursi yang Ditinggalkan Hasto Timbulkan Konflik

Kedua, saat Talkshow bersama Rosi di Kompas TV pada 8 Februari 2024. Ketiga, dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka di Balai Samudra pada 5 Agustus 2024.

"Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi," kata Guntur.

Jokowi menegaskan tidak pernah meminta perpenjangan tiga periode pemerintahan pada partai politik manapun. Ia menyebut framing tersebut jahat.

"Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapapun," kata Jokowi di Solo, Senin, 30 Desember 2024. (Fah/I-2)