Berita Terbaru KPK Hari Ini

KPK Terima Banyak Laporan Gratifikasi Lebaran

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak laporan atas penerimaan gratifikasi lebaran. 

Jaksa akan Hadirkan Kusnadi dan Nurhasan dalam Sidang Hasto

Budhi belum bisa memerinci informasi yang mau diulik jaksa dari dua orang itu. Keduanya diharap memenuhi panggilan pengadilan.

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Jual Beli Gas di PGN

Dua tersangka itu adalah Direktur Komersial PGN Danny Praditya dan eks Komisaris PT Inti Alasindo Energi (IAE) Iswan Ibrahim.

Anggota DPR Dilaporkan ke Polisi dan KPK Buntut Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

ANGGOTA DPR RI Muhammad Kadafi dilaporkan oleh Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung (YATBL) ke Bareskrim Polri dan KPK atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan

Setyo Budiyanto: Revisi UU BUMN Baru Kebiri Kewenangan KPK

KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.

Endus Dugaan Korupsi di PT INTI, KPK Panggil Tan Heng Lok

KPK mendalami kasus dugaan korupsi kerja sama pengadaan leptop dan komputer PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Komisaris PT. Asiatel Globalindo Tan Heng Lok dipanggil penyidik

Ada Rotasi di KPK, Tessa jadi Plt Direktur Penyelidikan dan Tunjuk Jubir Baru

Budi sebelumnya merupakan anggota tim juru bicara KPK. Menurut Cahya, pengubahan struktur jabatan ini dilakukan karena ada sejumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.

Undang Pejabat Daerah di Aceh, KPK Cegah Kebocoran Anggaran Terjadi

Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.

Kasus Korupsi Akuisisi Perusahaan, KPK Ulik Keuangan ASDP pada 2021

Informasi dari saksi itu sudah dicatat untuk kebutuhan pemberkasan kasus.

KPK Kaitkan Operasional PT MAS dengan Kasus Korupsi di LPEI

 Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia merupakan Project Manager PT MAS Andi Onarsis.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Pemerintahan Prabowo Subianto masih Jauh dari Pemberantasan Korupsi

Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto masih jauh dari pemberantasan korupsi. Itu tidak sejalan dengan komitmen yang disampaikan saat kampanye.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

Dugaan Suap Izin PLTU 2 di Cirebon, KPK Periksa WN Korsel di Luar Negeri

KPK berterima kasih dengan penegak hukum di Korsel atas bantuan pemeriksaan ini. Upaya paksa itu merupakan bentuk kolaborasi yang baik antarpenegak hukum lintas negara.

KPK Usut Kronologi Lelang Jalan di Mempawah Karena Berbau Rasuah

Budi cuma mau memerinci inisial para saksi yakni SN, J alias K, ABD, LK, IS, FE, dan EA. Keterangan rinci mereka dirahasiakan untuk menjaga proses penyidikan.

Bongkar Dugaan Kredit Macet BPD Kaltim-Kaltara, KPK Diminta Turun Tangan

Ditemukan dugaan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan kredit kepada PT HB senilai Rp 235,8 miliar oleh PT BPD Kaltim-Kaltara.

KPK Pelajari UU BUMN soal Status Direksi bukan Penyelenggara Negara

KPK akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengaitkan tugasnya dalam melakukan penindakan.

Erick Pastikan Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN tak Hambat Penindakan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

KPK Sebut Pemberantasan Korupsi bukan Soal Regulasi, tapi Integritas Hati dan Pikiran

WAKIL Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya soal regulasi  tetapi bagaimana integritas hati dan pikiran oleh semua pejabat pemerintahan.

Pengamat: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Sangat Lemah

KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

Kemerdekaan yang Memerdekakan: Indonesia di Persimpangan Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia