Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi merespons soal belum kelarnya kasus rasuah akuisisi PT Jembatan Nusantara, yang telah diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilik Jembatan Nusantara Adjie tidak mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.
Ira menyebut dirinya menunggu proses hukum berikutnya. Dia baru keluar dari Rutan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi sejak beberapa hari lalu.
"Ini kita menunggu proses hukum berikutnya dan semua juga akan dilaksanakan secara lebih detail oleh tim kuasa hukum," kata Ira di depan Rutan KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/11)
Ira akan membicarakan proses hukum lanjutan dalam kasus ini. Menurutnya, pernyataan setelah bebas cukup dengan memberikan ucapan terima kasih ke Presiden Prabowo Subianto dan semua pihak terkait.
"Nanti kita bicarakan yang lain. Saya kira momen ini adalah momen di mana kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih dulu," ujar Ira.
Sebelumnya, KPK menegaskan tidak semua kasus dugaan rasuah dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero disetop, usai adanya rehabilitasi. Penyidikan yang menjerat pemilik Jembatan Nusantara Adjie (AJ) masih berjalan.
"Sampai saat ini atas pemilik JN sebelumnya atas nama inisial AJ penyidikannya masih berproses yang bersangkutan masih tersangka," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip pada Kamis, 27 November 2025.
Budi mengatakan, Adjie tidak masuk dalam daftar rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Karenanya, KPK tidak menyetop kasus yang menjerat bos Jembatan Nusantara itu. (P-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Ira Puspadewi mengungkap kondisi keuangannya usai bebas dari Rutan KPK, mulai dari rekening yang masih diblokir, bantuan teman Rp5 juta untuk makan
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi dalam kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap berlanjut.
Ira Puspadewi resmi bebas dari Rutan KPK dan menyampaikan harapan agar tatanan hukum Indonesia semakin melindungi para profesional.
Ira Puspadewi resmi bebas dari Rutan KPK setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat rehabilitasi terkait kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara.
KPK memastikan Keppres rehabilitasi untuk Ira Puspadewi dan dua terdakwa kasus korupsi ASDP akan dikirim Presiden Prabowo pada Jumat, 28 November 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved