Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pemerintah DKI ancam cabut izin operasi perusahaan yang lalai dalam penerapan protokol selama beroperasi. Diketahui, klaster dari perkantoran menyumbang kasus covid-19 di Jakarta.
Pengawasan ASN yang diterjukan untuk mengawasi perkantoran harus ditambah karena kantor kini menjadi potensi penyebaran covid-19.
Selama masa transisi, pelonggaran aktivitas dibuka oleh Pemprov DKI. Untuk perkantoran sejak 8 Juni lalu perusahaan diizinkan beroperasi dengan menerapkan pembatasan jumlah karyawan.
Petugas atau aparat keamanan harus dikerahkan lebih banyak lagi untuk mengawasi daerah-daerah perkantoran.
Selama masa PSBB masa transisi sejak 5 Juni hingga kemarin (27/7), ada empat perusahaan swasta di DKI Jakarta yang ditutup sebab ada karyawannya yang positif covid-19
Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian menuturkan telah melakukan sidak ke Kantor tvOne semalam.
Riza meminta masyarakat, pengelola tempat usaha atau perkantoran untuk disiplin menegakkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi
Laporan lainya, Dinkes DKI mencatat penyumbang kasus covid-19 tertinggi kedua ialah berasal dari contact tracing pasien dari Puskesmas dengan 4.120 kasus atau 34,7%.
"440 orang itu dari 68 klaster perkantoran yang kami cermati dan ini sudah kami lakukan kroscek identifikasi terhadap kantor-kantor tersebut," jelas Widyastuti
KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta Andri Yansyah meminta perusahaan kooperatif dengan melaporkan jika ada karyawan yang terjangkit covid-19.
Sejumlah perkantoran di DKI Jakarta menjadi klaster penyebaran covid-19
Sebanyak 10 orang pegawai yang terpapar covid-19 itu terdiri dari lima orang PNS dan lima orang Petugas Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).
Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Timur ditutup sejak hari ini. Penutupan dilakukan agar seluruh kantor sudin bisa disemprot disinfektan selama tiga hari.
Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Timur menunggu arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan tes usap lanjutan
Anggota tim Satgas covid-19 Dewi Nur Aisyah menyarankan opsi membawa bekal pribadi jauh lebih baik ketimbang mengumpul di tempat makan.
Sampai dengan kemarin menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada 66 perkantoran baik dari instansi pemerintah maupun dari swasta.
Ombudsman menyoroti aturan di DKI Jakarta yang kurang kuat selama penerapan PSBB transisi. Dalam hal ini, untuk menjatuhkan sanksi administrasi dan denda kepada perusahaan atau instansi.
Namun, Andri mengatakan, apabila perusahan tersebut tidak mampu membiayai karyawanya untuk rapid test, Dinas Kesehatan DKI bisa mengakomodir tersebut.
Kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat tutup selama tiga hari, menyusul ada satu orang pegawai positif covid-19.
"Yang paling penting kepada karyawan itu mekanismenya tidak boleh di-PHK. Hak-haknya sebagai pegawai tetap harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved