Minggu 16 Mei 2021, 22:30 WIB

Cegah Klaster Perkantoran, Kebijakan WFH Perlu Diperluas

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Cegah Klaster Perkantoran, Kebijakan WFH Perlu Diperluas

Antara/Galih Pradipta
Foto udara gedung perkantoran di Jakarta

 

INDONESIA Watch for Democracy (IWD) mendesak pemerintah menambah kuota pegawai yang bekerja dari rumah (work form home) demi mencegah terbentuknya klaster perkantoran setelah libur Hari Raya Idul Fitri yang berakhir Minggu.

"Kebijakan itu merupakan antisipasi klaster perkantoran akibat dari libur lebaran dan tidak ditutupnya tempat wisata. Perlu diketahui, sebelum liburan telah terjadi lonjakan kasus klaster kantor," kata Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy Endang Tirtana lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (16/5).

Kebijakan WFH telah berlaku sejak masa awal pandemi Covid-19 tahun lalu, tetapi untuk jumlah pegawai yang diperbolehkan bekerja di kantor diatur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Untuk di DKI Jakarta, misalnya, yang menerapkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM), jumlah pegawai yang WFH sebanyak 50 persen dari total karyawan.

Namun, kebijakan itu kurang efektif mencegah terbentuknya klaster penyebaran Covid-19 di perkantoran mengingat adanya lonjakan kasus positif di sejumlah kantor di Ibu Kota.

Baca juga : H+1 Lebaran, 95.477 Kendaraan Masuk ke Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pada periode 5-11 April 2021 ada 157 kasus positif COVID-19 di 78 kantor. Jumlah itu bertambah jadi 425 kasus positif di 177 kantor pada 12-18 April 2021.

Terkait dengan situasi itu, Endang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan adanya penambahan kuota WFH setelah libur lebaran, karena ada kemungkinan banyak pegawai tidak hanya diam di rumah selama libur lebaran.

"Jangan setelah kejadian baru kemudian ambil keputusan," ucap dia menegaskan.

Walaupun demikian, ia menyarankan jika ada perusahaan yang tidak dapat menerapkan WFH sesuai ketentuan atau secara penuh, maka perlu ada ketentuan yang mewajibkan para pegawai menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19.

"Jika tidak bisa WFH total sebaiknya ada kebijakan untuk setiap karyawan agar membawa bukti swab antigen yang hasilnya satu hari sebelum masuk kerja,” tutur Endang. (Ant/OL-7)

Baca Juga

Antara

BSI Cetak Laba Bersih Rp2,26 Triliun

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 20:53 WIB
PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp2,26 triliun, tumbuh 37,01% secara tahunan (year on...
DOK BSI.

Ini Kontribusi Bank Syariah Indonesia pada Pemulihan Ekonomi

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 20:42 WIB
Tercatat hingga Oktober 2021 BSI telah merealisasikan program PEN sebesar Rp4,5 triliun kepada 18.539...
Antara

Pemerintah Upayakan Perlindungan Utuh Kepada Pekerja Migran

👤Heryadi 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 20:35 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya