Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Erick menargetkan pekan ini program pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 bisa disampaikan ke Menko Perekonomian
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong BUMN untuk mengakuisisi perusahaan luar negeri sehingga dapat membenahi rantai pasok (supply chain) di Indonesia.
Beberapa produk yang akan dipasarkan ke luar negeri yakni vaksin dari Biofarma dan produk pertahanan seperti tank
Rencana IPO ( initial public offering) Subholding Pertamina disebutkan merupakan bagian dari transformasi dan tak ada yang inkonstitusional.
Abi Rekso mengapresiasi pelaporan masyarakat kepada Ombudsman terkait isu rangkap jabatan karena itu memang menjadi tanggung jawab Ombudsman.
Pemberian apresiasi tersebut dilakukan Senin (13/7) pagi di Gedung Kementerian BUMN.
Kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat.
Kecepatan pemulihan ekonomi ini pun bergantung pada bisnis yang dijalankan oleh pengusaha.
Erick memutuskan memberhentikan dengan hormat Farida Mokodompit sebagai Direktur Utama Perum Perindo.
KPK mempelajari program-program di bawah Kementerian BUMN tersebut sekaligus menyampaikan titik-titik mana saja yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
KPK mengingatkan agar dalam penggunaan anggaran harus taat asas, pedomani prinsip good goverment and clean governance serta akuntabel
KPK akan memperkuat koordinasi dan mengawasi implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kami diskusi memperkenalkan penerbangan langsung dari dan ke (Paris) Prancis, Delhi, Mumbai, San Francisco, hingga Los Angeles.”
Sebelumnya, Erick mengaku menemukan 53 kasus rasuah di BUMN.
Keberadaan roadmap BUMN adalah hal yang wajib, baik bagi Kementerian BUMN maupun masing-masing klaster/holdingisasi BUMN. Namun, jelasnya, semua kunci suksesnya adalah manajemen.
Menurut Rapsel, sudah saatnya BUMN memiliki rancangan pembangunan yang melibatkan semua jenis usaha milik pemerintah.
“Kami sudah siap dan berkomitmen untuk me-leverage penempatan dana pemerintah tersebut sebanyak 3 kali lipat,” ujar Surnarso yang juga menjabat Ketua Himbara.
"Kami sampaikan ke bank himbara minimal mereka harus menyalurkan tiga kali lipat dari apa yang kita tempatkan di bank tersebut dan mereka menyampaikan suku bunganya bisa direndahkan."
Tim penilai kinerja BUMN ini akan bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved