Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi oleh pejabat di perusahaan pelat merah. Erick mengaku menemukan 53 kasus rasuah di BUMN.
“Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja. Beliau kan tahu alamat kantor KPK, malahan tercatat sudah dua kali berkunjung ke kantor KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, kemarin.
Nawawi mengatakan pengungkapan dugaan korupsi di tubuh BUMN bukan pertama kali disuarakan. Erick pernah menyebut ada mafi a alat kesehatan (alkes) yang membuat penanganan virus korona (covid-19) di Indonesia terhambat.
Namun, tidak menutup kemungkinan KPK akan jemput bola meminta data dugaan rasuah kepada Erick sekaligus memulai penyelidikan bila ada kebenaran dari informasi yang disampaikan. *“Saya jadi tertarik ‘meminta’ data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK,” ujar Nawawi.
Sebelumnya, Erick Thohir menyebut bakal mengganti sejumlah direksi untuk membenahi kinerja BUMN. Apalagi, banyak perusahaan pelat merah tersandung kasus korupsi lantaran fungsi BUMN tidak optimal.
“Karena garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi mencampuradukkan antara penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu, terjadi banyak kasus korupsi. Beberapa tahun ini saja sudah ada 53 kasus korupsi di BUMN,” kata Erick dalam sebuah diskusi webinar, Kamis (2/7) malam.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan publik bisa menggunakan aplikasi Jaga untuk melapor dugaan korupsi atau pencegahan penyelewengan. Kanal pelaporan yang diluncurkan pada Desember 2016 itu memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), laporan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan berbagai informasi serta data yang berkaitan dengan enam sektor pelayanan publik.
“Tidak hanya memperoleh informasi, masyarakat juga dapat bertukar pikiran dan informasi melalui fitur diskusi,” kata Ipi. (Medcom/P-2)
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KEMENTERIAN BUMN resmi menunjuk Rivan A. Purwantono sebagai anggota Direksi baru PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam RUPS yang digelar pada Rabu (7/5).
Kementerian BUMN terus berkomitmen dalam menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat dengan berbagai moda transportasi, termasuk bus, kereta api, dan kapal laut.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bersama Pelindo Grup 2025.
Sebanyak 2.000 lowongan dari 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya akan dibuka dalam Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved