Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya telah membentuk satgas pencegahan dan penindakan untuk mengawasi anggaran penanganan covid-19. Sebanyak 15 satgas pencegahan dibentuk dengan rincian 1 satgas di gugus tugas penanganan covid-19 di BNPB, 5 satgas pusat untuk program pemerintah pusat dan 9 satgas korwil.
"Selain membentuk satgas pencegahan, KPK juga membentuk 8 satgas penindakan covid 19. Kami mengingatkan agar dalam penggunaan anggaran harus taat asas, pedomani prinsip good goverment and clean governance serta akuntabel," kata Firli, Rabu (8/7) malam.
Baca juga: KPK akan Kawal Implementasi Pemulihan Ekonomi di BUMN
Hal itu disampaikan Firli saat menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/7) pagi pukul 10.00-11.30 WIB. Erick datang untuk memaparkan program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menghadapi pandemi covid-19. Terutama, program-program yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN.
KPK pun mempelajari program serta regulasi yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian BUMN kemudian mekanisme, pelaksanaannya, berapa anggarannya hingga memetakan titik rawan penyimpangan.
"Sesuai tugas pokok, KPK melakukan kegiatan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga serta monitoring atas pelaksanaan program pemerintah. Terkain akuntabilitas, kami meminta Menteri BUMN berkoordinasi dan komunikasi dengan BPK," tuturnya.(RO/OL-5)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved