Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen nyata untuk segera mewujudkan dan menyelenggarakan CorpU yang dimulai dari Jabar sebagai pemantiknya.
Dengan masih adanya formasi kosong pada calon pegawai negeri sipil 2019, pemerintah kemudian membuat ketetapan yang pada Oktober 2020 menegaskan pengalihan untuk formasi 2021.
Era kenormalan baru membuat banyak bidang pekerjaan tidak memerlukan banyak pegawai. Sebab, sebagian pekerjaan dialihkan ke sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu mengumbar ekspresi politiknya.
Dana hibah tersebut menjadi angin segar bagi sektor pariwisata di Kota Palembang di tengah upaya untuk bangkit kembali menjalankan roda perekonomian.
Jabatan eselon III yang semula berjumlah 8.786 kini berkurang menjadi 5.106. Jabatan eselon IV yang semula 30.123 menjadi sekitar 19.130 dan jabatan eselon V dari semula berjumlah 19.865
Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek penentapan libur nasional dan cuti bersama yang diharapkan bisa mendongkrak sektor pariwisata.
Sebanyak 199 ASN telah dijatuhi sanksi pelanggaran pilkada serentak. Sejumlah langkah pencegahan pun telah disiapkan pemerintah.
Kementerian PAN-RB meluncurkan aplikasi No Radikal sebagai pencegahan dan pelaporan ASN yang terpapar paham radikalisme dan terorisme.
Walaupun organisasi pemerintah pada dasarnya bersifat non-profit oriented, namun mereka tak akan menjadi relevan lagi kalau tidak mau mengikuti perkembangan zaman.
Sutradara dan produser Angga Sasongko menambahkan, “75 tahun merdeka, tapi belum merdeka dari pembajak. Karya anak bangsa enggak ada harganya,” cuit Angga.
Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga.
isu reformasi birokrasi ini hanya dijadikan sebagai pelengkap dari kebijakan PEN
Penilaian dan laporan kinerja menjadi ukuran pembubaran 18 lembaga atau komisi negara yang segera diumumkan pemerintah, jadi tidak asal dibubarkan.
Dalam surat itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan jam kerja (sif) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah.
Dirinya menyebut saat ini terdapat 96 lembaga dan komisi negara yang dianggap potensial untuk bisa dibubarkan.
Kondisi saat ini, lebih dari 1,6 juta ASN hanya memiliki kemampuan sebatas administrasi.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga dapat bekerja dengan cepat, tanggap, berani dalam mengambil keputusan.
Menurut MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, nantinya ASN akan lebih banyak bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikas dan akan lebih leksibel dalam bekerja
Hadir pada kesempatan itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo (ketiga dari kanan), Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Suhardi Alius (kedua dari kanan), dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved