Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PERLUNYA merumuskan ulang sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN), karena berkaitan dengan tatanan normal baru akibat pandemi covid-19.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, nantinya ASN akan lebih banyak bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, ASN akan lebih fleksibel dalam bekerja baik dari segi waktu maupun tempat.
"Kita harus merubah sistem perencanaan dan pengadaan ASN. Sistem perencanaan pegawai ASN baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus disesuaikan," terang Tjahjo di melalui siaran pers di Jakarta, pada Kamis (25/6).
Baca juga :
Perumusan ulang salah satunya mengubah susunan formasi kebutuhan kompetensi ASN dalam rekrutmen. Sehingga, abdi negara yang direkrut sesuai kebutuhan pemerintah yakni ASN yang memiliki literasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, jumlah kebutuhan ASN di seluruh instansi pemerintah, juga perlu dihitung kembali.
"Apakah memang kebutuhan ASN harus sebanyak yang saat ini kita miliki, ataujustru kita harus mengurangi yang tidak diperlukan dan menambah yang memang diperlukan," ucapnya.
Tjahjo menganggap pemerintah perlu menata ulang sistem rekrutmen ASN yang dilakukan setiap tahun. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), imbuhnya, akan menjadi pegawai yang sangat diperlukan dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga perlu adanya fleksibilitas rekrutmen pegawai kapanpun pemerintah membutuhkan.
"Mungkin saja nanti kita bisa melakukan rekrutmen setiap saat jika kita memerlukan pegawai yang benar-benar dibutuhkan," tukasnya. (OL-2)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
213 instansi ini mengusulkan penundaan adalah penyesuaian data CASN seperti masalah ijazah, nama dan kompetensi individu.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.
WAKTU pengangkatan CPNS yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2025 ditunda menjadi Oktober 2025. Selama menunggu, mereka akan mendapatkan pembekalan.
Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved