Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PERLUNYA merumuskan ulang sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN), karena berkaitan dengan tatanan normal baru akibat pandemi covid-19.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, nantinya ASN akan lebih banyak bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, ASN akan lebih fleksibel dalam bekerja baik dari segi waktu maupun tempat.
"Kita harus merubah sistem perencanaan dan pengadaan ASN. Sistem perencanaan pegawai ASN baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus disesuaikan," terang Tjahjo di melalui siaran pers di Jakarta, pada Kamis (25/6).
Baca juga :
Perumusan ulang salah satunya mengubah susunan formasi kebutuhan kompetensi ASN dalam rekrutmen. Sehingga, abdi negara yang direkrut sesuai kebutuhan pemerintah yakni ASN yang memiliki literasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, jumlah kebutuhan ASN di seluruh instansi pemerintah, juga perlu dihitung kembali.
"Apakah memang kebutuhan ASN harus sebanyak yang saat ini kita miliki, ataujustru kita harus mengurangi yang tidak diperlukan dan menambah yang memang diperlukan," ucapnya.
Tjahjo menganggap pemerintah perlu menata ulang sistem rekrutmen ASN yang dilakukan setiap tahun. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), imbuhnya, akan menjadi pegawai yang sangat diperlukan dibandingkan dengan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga perlu adanya fleksibilitas rekrutmen pegawai kapanpun pemerintah membutuhkan.
"Mungkin saja nanti kita bisa melakukan rekrutmen setiap saat jika kita memerlukan pegawai yang benar-benar dibutuhkan," tukasnya. (OL-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved