Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Mahfud menjelaskan setidaknya ada dua alasan mengapa Rakor Kemenkopolhukam meminta pemeriksaan terhadap penyidik Polresta Bogor tersebut.
"Jayapura itu kondusif. Mungkin kalau di pegunungan itu iya. Itu ada atau tidak ada penangkapan Lukas memang sering terjadi pembunuhan. Itu persoalan lain," kata Menko Polhukam.
Menko Polhukam mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyerahkan bukti kepada DPR RI, terkait tudingan intervensi pemerintah dalam penetapan partai politik peserta pemilu.
Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya.
Pengobatan Lukas baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan pengawalan pihak KPK
"Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain kepentingan hukum. Kasus sudah terbuka, masalahnya apa sudah dibuka oleh KPK oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini,"
Mahfud menyebut pemilu selalu disertai dengan tudingan kecurangan, hanya tempatnya berbeda. Sebelum reformasi kecurangan terjadi secara vertikal, kini terjadi secara horizontal
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar hakim ragu memvonis Sambo karena mereka khawatir vonis nya dinilai sebagai hasil konspirasi akibat sama dengan video yang telah viral itu.
DI penghujung 2022, Presiden secara mengejutkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.
MK, ucapnya, tidak pernah menyinggung soal materi atau membatalkan materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.
Seperti, sensitivitas di kalangan korban. Menurut Menko Polhukam, tidak semua keluarga dari korban pelanggaran HAM berat mau membuka kasus tersebut.
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama PT. Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Prangko Seri PLBN Tahun 2022.
Mahfud MD mengajak masyarakat untuk memaknai kembali apa itu pluralisme.
Kemenkum dan HAM serta Kemenko Polhukam tidak mungkin mengambil keputusan tanpa melalui proses atau tahapan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
Majelis hakim yang menangani kasus Sambo juga bagus, pengacara terdakwa (Eliezer, Sambo dan lainnya) serta jaksanya sangat bagus. Sehingga tidak ada yang perlu dicurigai dalam kasus itu.
Mahfud mengatakan, pemerintah baru bisa bertindak jika ditemukan pelanggaran hukum yang bersifat pidana.
Kendati demikian, Menkopolhukam menilai kecurangan pemilu saat ini berbeda dengan praktik kecurangan di masa lalu, khususnya saat rezim Orde Baru.
Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan pada RUU KUHP. Namun, pembahasan RUU KUHP sudah berlangsung bertahun-tahun, yang dalam prosesnya tidak mungkin semua pihak sepakat.
Menurut Mahfud MD, hal tersebut menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved