Berita Terbaru Kemenkopolhukam Hari Ini

Mahfud: Presiden Segera Gelar Rapat Pemulihan Korban HAM Berat

Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya. 

Pemerintah Larang Lukas Enembe Berobat Sendiri ke Luar Negeri

Pengobatan Lukas baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan pengawalan pihak KPK

Mahfud Larang Tindakan Destruktif Terkait Penangkapan Lukas Enembe

"Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain kepentingan hukum. Kasus sudah terbuka, masalahnya apa sudah dibuka oleh KPK oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini,"

Menkopolhukam Ungkap Pemilu Selalu Disertai dengan Tudingan Kecurangan

Mahfud menyebut pemilu selalu disertai dengan tudingan kecurangan, hanya tempatnya berbeda. Sebelum reformasi kecurangan terjadi secara vertikal, kini terjadi secara horizontal

Terima Korban Kanjuruhan, Mahfud MD Mengaku Tak Puas dengan Proses Hukum

Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Menkopolhukam: Bocoran Video Diduga Agar Hakim Tidak Vonis Berat Sambo

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar hakim ragu memvonis Sambo karena mereka khawatir vonis nya dinilai sebagai hasil konspirasi akibat sama dengan video yang telah viral itu.

Perppu tanpa Kegentingan Memaksa

DI penghujung 2022, Presiden secara mengejutkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Menkopolhukam: Urusan Prosedur Omnibus Law Ciptaker Sudah Beres

MK, ucapnya, tidak pernah menyinggung soal materi atau membatalkan materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.

Mahfud MD Beberkan Sulitnya Ungkap Kasus HAM Berat Masa Lalu

Seperti, sensitivitas di kalangan korban. Menurut Menko Polhukam, tidak semua keluarga dari korban pelanggaran HAM berat mau membuka kasus tersebut.

Melalui Prangko dan Kode Pos, Pos Indonesia Dukung BNPP Jaga Kedaulatan NKRI 

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama PT. Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Prangko Seri PLBN Tahun 2022.

Mahfud Berikan Kuliah Umum Merawat Keberagaman di Universitas Syiah Kuala

Mahfud MD mengajak masyarakat untuk memaknai kembali apa itu pluralisme.

Kuasa Hukum CLM: Pemerintah Ambil Keputusan Sesuai Prosedur

Kemenkum dan HAM serta Kemenko Polhukam tidak mungkin mengambil keputusan tanpa melalui proses atau tahapan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Mahfud sebut Persidangan Pembunuhan Berencana Brigadir J Berjalan Baik

Majelis hakim yang menangani kasus Sambo juga bagus, pengacara terdakwa (Eliezer, Sambo dan lainnya) serta jaksanya sangat bagus. Sehingga tidak ada yang perlu dicurigai dalam kasus itu. 

Isu Kecurangan Verifikasi Parpol, Mahfud: Kalau Ada Pidana Kita Tindak

Mahfud mengatakan, pemerintah baru bisa bertindak jika ditemukan pelanggaran hukum yang bersifat pidana.

Mahfud MD: Pasti Ada Kecurangan dalam Setiap Pemilu

Kendati demikian, Menkopolhukam menilai kecurangan pemilu saat ini berbeda dengan praktik kecurangan di masa lalu, khususnya saat rezim Orde Baru.

Mahfud MD Sebut RUU KUHP akan Disahkan Desember

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan pada RUU KUHP. Namun, pembahasan RUU KUHP sudah berlangsung bertahun-tahun, yang dalam prosesnya tidak mungkin semua pihak sepakat.

Mahfud Angkat Bicara Soal Pemerasan di Kasus Richard Mille 

Menurut Mahfud MD, hal tersebut menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.

PUI Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional KH.Ahmad Sanusi

Persatuan Ummat Islam (PUI) menyatakan apresiasinya kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk KH. Ahmad Sanusi.

Mahfud: Pemerintah akan Cabut ISR bagi Stasiun TV tidak Patuhi ASO

Terhadap stasiun TV swasta yang membandel ini secara teknis, pemerintah sudah membuat surat pencabutan Izin Stasiun Radio (ISR) tertanggal 2 November 2022.

Mahfud MD: Pemerintah Bentuk Tim Koordinasi Penerapan Restorative Justice

Kehadiran tim tersebut diperlukan, karena selama ini setiap lembaga penegak hukum memiliki aturan sektoral mengenai keadilan restoratif (restorative justice).

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia