Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KELUARGA korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (6/1).
Dua orangtua korban yang meninggal dunia dalam tragedi itu, yakni Devi Atok dan Cholifatul Nur menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan keadilan dengan hilangnya nyawa putra dan putri mereka.
"Selama ini yang saya lihat prosesnya kok tanpa pergerakan. Pergerakan ada cuma sedikit. Mereka (korban) yang direnggut itu nyawa," ujar Cholifatul Nur seraya menitikan air mata di hadapan Menkopolhukam Mahfud MD.
Hal yang sama disampaikan juga oleh pendamping korban serta para kuasa hukum. Mereka berharap agar pemerintah khuusnya Menkopolhukam Mahfud MD dapat mendorong para penyidik untuk mengusut tragedi Kanjuruhan secara profesional dan bertanggungjawab. Sehingga kasus Kanjuruhan bisa diungkap dengan tuntas, sebagaimana yang diminta oleh Presiden Jokowi.
Baca juga: Class Action Tragedi Kanjuruhan Tuntut Ganti Rugi Rp146 Miliar, PSSI Turut Tergugat
Menanggapi hal tersebut, Mahfud dapat memahami ungkapan pernyataan, dan masukan para keluarga korban. Mahfud mengatakan terus memantau perkembangan penyidikan, sekaligus akan kembali memberikan arahan agar pengusutan peristiwa Kanjuruhan sungguh-sungguh bisa dilakukan secara profesional dan berkeadilan.
"Tapi saya juga masih belum puas, sangat tidak puas dengan hasil sekarang, tapi itu yang akan terus kita kawal. Kita tidak diam," ujarnya.
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Meski tidak mudah, dirinya mengaku te4rus memantau proses pengusutan tragedi Kanjuruhan.
"Tentu kita tidak bersembunyi dari fakta-fakta, silahakan awasi saja kalau ada berita atau hal-ha yang perlu kami garap," ungkapnya. (OL-4)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mempersiapkan dan mengantisipasi arus mudik dengan baik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
Isu adanya pengungsi tambahan yang berasal dari Cisarua dibantah oleh Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved