Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD membeberkan alasan mengapa pemerintah selama ini kesulitan mengungkap kasus kejahatan HAM berat masa lalu.
Pertama, tidak adanya ketersediaan data yang komprehensif terkait para korban. "Selama ini, Komnas HAM sudah memberikan data, tetapi tampaknya itu kurang lengkap," jelasnya, Kamis (29/12).
"Menurut Komnas HAM korbannya cuma sekian. Padahal, ada yang bilang masih banyak," imbuh Mahfud.
Baca juga: Peristiwa HAM Berat Paniai tak Diselesaikan Tim PPHAM
Kedua, lanjut dia, data yang dikumpulkan kerap terdistorsi atau sudah ditafsirkan dalam berbagai opini. Lalu ketiga, adanya ketertutupan dari sejumlah lembaga yang mempunyai data pembanding.
"Ada lembaga yang punya data, tapi ketika diminta, mereka tutup-tutupi. Itu dulu ketika belum ada UU tentang Keterbukaan Informasi," paparnya.
Keempat, kurangnya rasa percaya korban terhadap pemerintah. Adapun yang terakhir adalah sensitivitas di kalangan korban. Menurut Mahfud, tidak semua keluarga dari korban pelanggaran HAM berat mau membuka kasus tersebut.
Baca juga: Hasyim Asy'ari: Semoga KPU tidak Pernah Jadi Tersangka
"Misalnya korban penembakan oleh petrus. Anak dari korban itu banyak jadi direktur, pegawai negeri sipil. Kalau ini diungkap, kalau publik tahu, bahwa kakek mereka adalah preman dan terbunuh oleh petrus, malah malu," terang Mahfud.
Adapun Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) kini berupaya menyingkirkan berbagai kendala pengungkapan kasus.
"Tim PPHAM mencoba menyelesaikan masalah. Mendiskusikan dengan semua pihak. Sehingga, kendala psikologis seperti itu tidak muncul," pungkasnya.(OL-11)
Mahfud berjanji hasil audensi dirinya dengan para keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mempersiapkan dan mengantisipasi arus mudik dengan baik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
Isu adanya pengungsi tambahan yang berasal dari Cisarua dibantah oleh Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenkopolhukam
Berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik, diduga Angela dibunuh sekitar November 2021.
MEL sengaja menyimpan jasad Angela Hindriati Wahyuningsih, 54, selama lebih dari satu tahun di rumah kontrakannya di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Komisaris Resa F Marasabessy menjelaskan apartemen milik Angela berpindah tangan kepada Ecky melalui transaksi jual beli.
Motif para tersangka melakukan kejahatannya adalah untuk menguasai harta korban. Awalnya mereka mencari keluarga yang ingin mendapatkan atau menggandakan uang.
Trunoyudo menyebut Siti merupakan seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang dijanjikan akan mendapatkan kekayaan dari Wowon dengan iming-iming penggandaan uang.
Hengki menyebut uang tersebut ditransfer kepada Dede Solehudin. Diketahui, Dede yang awalnya menjadi korban keracunan di Bekasi kini ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved