Berita Terbaru kemenkeu Hari Ini

Pemerintah Perlu Optimalkan Serapan Stimulus Ekonomi di Daerah

Pemerintah pusat sering menilai pemerintah daerah relatif masih lambat menyerap anggaran. Terbukti, setidaknya terdapat sekitar Rp100 triliun dana pemda yang masih ‘diparkir’ di bank.

Fauzi Amro Nilai 'Tax Amnesty' Tak Tepat di Saat APBN Defisit

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro mengatakan kebijakan tax amnesty jilid II kurang tepat di saat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih minus.

Rachmat Gobel: Target Rencana ‘Tax Amnesty’ Jilid II Harus Tepat

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menekankan agar rencana pemerintah untuk memberikan tax amnesty jilid II ini harus jelas tujuannya serta target sasarannya.

Ketua Komisi XI DPR Nilai KEM-PPKF 2022 akan Jadi Pondasi Ekonomi

KEM-PPKF tersebut akan digunakan sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunanan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Dipatok 5,8%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi yang dibuat pemerintah itu berlandaskan dinamika dampak pandemi covid-19 yang terjadi saat ini.

Sri Mulyani: Pemerintah Teruskan Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Reformasi Perpajakan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil.

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ketidakpastian Pandemi Covid-19

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi covid-19 dalam penyusunan kerangka ekonomi makro RAPBN 2022.

Menu Favorit Menteri Keuangan di Idulfitri 2021

Ani mengatakan lebaran kali ini merupakan tahun kedua kita tidak bisa berinteraksi secara langsung/fisik dengan keluarga.

Banggar DPR: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

Dengan amunisi terbatas, menurut MH Said Abdullah, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak Ada Kata Menyerah, Kemenkeu Kejar Terus Utang Lapindo

Kementerian Keuangan terus mengejar utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya yang sampai saat ini belum dibayarkan. Jatuh tempo utang 10 Juli2019.

Kinerja Ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2021 Solid

Tren pemulihan ekonomi juga dibarengi dengan penurunan kasus covid-19, percepatan program PEN, hingga perluasan vaksinasi di berbagai wilayah.

KPK Tetapkan Angin Prayitno Tersangka Kasus Suap Pajak

Selain Angin Prayitno, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Termasuk, pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Dadan Ramdani dan sejumlah konsultan pajak.

Menkeu: Pemulihan Ekonomi di Sektor dan Daerah Belum Merata

Padahal, pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat di awal 2021. Namun sayangnya, belum terjadi pemerataan pemulihan ekonomi di sektor maupun daerah. 

Sri Mulyani: Tantangan Covid-19 masih Berlanjut hingga 2022

Bukan hanya tahun ini, tantangan akibat dari pandemi juga diprediksi masih berlanjut hingga tahun depan.

Utang Luar Negeri Naik, DPR Nilai Pengendaliannya Semakin Sulit

BANK Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS).

Kebijakan Fiskal 2022 Dinilai belum Dukung Pemulihan Ekonomi Hijau

Apalagi, pemerintah menetapkan target penurunan emisi karbon tahun 2022 sebesar 26,8%-27,1%, target yang dianggap rendah.

Usai Diperiksa KPK, Angin Prayitno Enggan Berkomentar

Mantan pejabat Ditjen Pajak itu tidak mengindahkan pertanyaan wartawan saat berjalan keluar dari KPK. Angin terjerat kasus dugaan suap pajak.

Sudah 4 Tahun Berlalu, UU Pemajuan Kebudayaan Jalan di Tempat

Sejak disahkan pada tahun 2017, tindak lanjut UU Pemajuan Kebudayaan masih jalan di tempat.

Utang Indonesia Capai Rp6.445,07 triliun, 41,64% dari PDB

Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.583,16 triliun dan pinjaman sebesar Rp849,38 triliun.

Pemerintah Kejar 22 Obligor Tagih Dana BLBI

Namun Sri Mulyani enggan merinci 22 obligor yang dimaksud. Menurutnya, hal itu akan disampaikan oleh satgas yang dibentuk pemerintah.

Konsolidasi Masyarakat Sipil: Kunci Menghadapi Penyempitan Ruang Demokrasi Indonesia

Kesehatan Jemaah Haji

Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia