Rabu 09 Juni 2021, 21:48 WIB

Kemenkeu: PPN Multitarif Beri Akses Publik Ke Barang Konsumsi

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Kemenkeu: PPN Multitarif Beri Akses Publik Ke Barang Konsumsi

Dok. MI
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo

 

PEMERINTAH berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dengan skema multitarif. Di sisi lain PPN untuk barang-barang tertentu atau barang yang merupakan kebutuhan masyarakat justru bisa turun menjadi 7% atau bahkan 5% yang awalnya dikenakan sebesar 10%.

"PPN isunya bukan soal naik atau tidak naik, tapi kami ingin mengurangi distorsi, dan memberikan fasilitas yang tepat sasaran. Kami justru ingin memberikan dukungan bagi akses publik terhadap barang-barang yang dibutuhkan," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo beberapa waktu lalu.

Sehingga, untuk barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum direncakan akan dilakukan penurunan tarif PPN. Sementara barang yang hanya dikonsumsi oleh segelintir orang, khususnya kelas menengah atas maka PPN-nya dinaikkan.

"Barang yang banyak dibutuhkan selama ini mungkin dikenai pajak 10% nanti bisa dikenai 7% atau 5%. Sebaliknya barang-barang yang tidak dibutuhkan masyarakat banyak, tapi hanya dikonsumsi oleh kelompok atas yang mungkin sifatnya terbatas itu bisa dikenai pajak lebih tinggi. Itu yang sekarang sedang dirancang," kata Yustinus. 

Tujuan skema ini adalah untuk memberikan rasa keadilan. "Jadi isunya lebih kepada bagaimana sistem PPN kita lebih efektif, dan juga kompetitif, menciptakan fairness, adil dan juga berdampak baik pada perekonomian," kata Yustinus.

Baca juga : Sandiaga Dorong Kopi Nusantara Jadi Nation Branding yang Kuat

Dalam akun twitter pribadinya, dia mengatakan, saat ini pemerintah memang membebaskan segelintir barang dan jasa dari pengenaan PPN, tanpa mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya.

Namun dia menilai hal Itu menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai. Orang yang seharusnya mampu membayar, menjadi tak membayar karena mengonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

"Ini fakta. Maka kita perlu memikirkan upaya menata ulang agar sistem PPN kita lebih adil dan fair. Caranya?" kata dia.

"Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” kata Yustinus. (OL-7)

Baca Juga

Dok Xendit

3 Tips bagi UMKM untuk Maksimalkan Tools dan Program Gratis

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 16 Juni 2021, 23:53 WIB
Simak di sini beberapa tips bagi para UMKM untuk memanfaatkan tools dan program bebas biaya demi kemajuan...
Dok. Cloudkitchen

Cloudkitchen.id Bantu Pengusaha Kuliner Luaskan Pasar di Masa Pandemi

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Rabu 16 Juni 2021, 23:17 WIB
Dengan sistem yang dibuat Cloud Kitchen, para pebisnis kuliner dapat tetap mempertahankan bisnisnya dengan menekan besaran biaya...
Antara

Hingga Mei, Arus Peti Kemas JICT Capai 807 Ribu TEUs

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 16 Juni 2021, 23:13 WIB
Tahun ini ditargetkan melayani arus peti kemas 2,1 juta TEUs atau naik 16% dibandingkan tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghitung Ancaman Megathrust Pesisir Selatan Jatim

Analisis mengenai potensi gempa dan tsunami harus dijadikan pengingat untuk memperkuat mitigasi kegempaan dan tsunami di wilayah Jawa Timur.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya