Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan usulan anggaran kepada Kementerian Keuangan pada awal Juni 2021.
Hal itu berkaitan dengan pemberitaan utang BNPB sebesar Rp140 miiar yang digunakan untuk menanggung biaya tempat karantina mandiri di DKI Jakarta.
"Usulan anggaran dari BNPB sudah diterima Kemenkeu pada awal Juni 2021. Saat ini usulan tersebut sedang diproses sesuai ketentuan, termasuk verifikasi oleh BPKP," kata Yustinus.
Diketahui, sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi mengatakan, pembiayaan dari pemerintah pusat untuk wisma, hotel, dan penginapan sebagai tempat isolasi mandiri pasien covid-19 akan dihentikan sementara mulai 15 Juni 2021.
Baca juga : Lonjakan Covid-19 di Jatim, Ketua Satgas Minta 3T Ditingkatkan
Itu terjadi karena anggaran yang dimiliki BNPB telah habis. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan anggaran tambahan kepada Kemenkeu untuk bisa membiayai tempat isolasi mandiri pasien covid-19 di DKI Jakarta.
Yustinus mengatakan, bila proses pembahasan dan verifikasi dari BPKP telah usai, tentu anggaran itu akan segera disediakan oleh Kemenkeu.
"Setelah proses selesai akan diterbitkan DIPA untuk pembayaran tersebut. (Prosesnya) secepatnya, kami terus berkoodinasi. Kemenkeu berkomitmen untuk terus mendukung penuh kelancaran penanganan pandemi," pungkasnya. (OL-7)
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved