Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH fokus mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) untuk pemulihan ekonomi di desa. BLT Desa merupakan salah satu program dari perlindungan sosial, yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan pada 2021 BLT Desa kembali diberikan kepada masyarakat desa. Itu dengan ditetapkan program prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021.
"Ini merupakan wujud kerja keras APBN untuk memulihkan ekonomi di desa," ujar Astera dalam keterangan pers, Kamis (10/6).
Baca juga: Dana Desa Banyak Tersedot Kegiatan Penanganan Covid-19
Pada 2020, realisasi BLT Desa sebesar Rp23,74 Triliun dan disalurkan kepada sekitar 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan pertama. Kemudian, enam bulan selanjutnya diberikan Rp300 ribu per bulan kepada KPM.
Berdasarkan hasil evaluasi, penerima BLT Desa berdasarkan profesi adalah petani dan buruh tani, pedagang dan pengusaha UMKM, nelayan dan buruh nelayan, buruh dan juga guru. Adapun kriteria KPM paling sedikit memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak mampu dan berdomisili di desa bersangkutan.
Baca juga: Menkeu: 2,61 Juta Lapangan Kerja Muncul dari Pemulihan Ekonomi
Serta, tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bansos tunai dan program bansos pemerintah lainnya. Pada 2021, kebijakan BLT Desa masih dilanjutkan dan realisasi tergolong rendah dibandingkan tahun lalu. Agar BLT Desa dapat disalurkan, setiap daerah harus memenuhi syarat penyaluran yang telah ditetapkan.
"Mengingatkan daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa. Karena penyaluran BLT Desa sangat terpengaruh pada penyaluran Dana Desa. Harapan saya, ini yang namanya Dana Desa kita bisa cepat salurkan," pungkas Astera.
Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan proses penyaluran Dana Desa diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Lalu, PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved