Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan selama periode pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19, menimbulkan 2,61 juta lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran sempat naik pada Agustus 2020 ke level 7,07%. Namun, pada Februari 2021 mengalami penurunan ke level 6,26%.
“Penyerapan ini lebih cepat daripada penambahan jumlah pencari kerja baru yang meningkat 1,59 juta orang dalam periode sama,” tutur Ani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (31/5).
Baca juga: Pemerintah Targetkan Inflasi pada 2022 di Kisaran 2-4%
Bendahara Negara menuturkan terciptanya lapangan kerja baru dan penurunan tingkat pengangguran merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, yang mulai menunjukkan perbaikan. Sebelumnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia mengalami hambatan pada 2020 akibat pandemi.
Indikator kesejahteraan masyarakat yang mulai menunjukkan perbaikan juga terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2020. Indeks tersebut naik sebesar 0,02 poin menjadi 71,94, dari sebelumnya 71,92 pada 2019.
Angka Rasio Gini turut mengalami kenaikan pada 2020 menjadi 0,385. Kemudian, kesejahteraan petani dan nelayan mencatatkan pergerakan dengan pola yang sama. Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun di bawah 100 pada Mei-Juni 2020, sudah kembali menguat di atas 103 per April 2021.
Baca juga: Akibat Pandemi, 8,75 Juta Orang Menganggur
Selaras dengan NTP, indikator kesejahteraan nelayan, yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN), turut mengalami perbaikan yang mencapai 103,70 pada April 2021. Pihaknya berharap kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan pada 2021 dan 2022. Dalam hal ini, melalui berbagai kebijakan dalam program penanganan covid-19.
Tak hanya itu, upaya pemulihan ekonomi nasional juga berhasil menahan dampak negatif pandemi covid-19 pada 2020 dan 2021. Ani menegaskan bahwa momentum ini harus terus didorong. Sehingga, penghasilan rumah tangga, khususnya masyarakat miskin dan rentan, kembali meningkat.
“Tingkat kemiskinan diharapkan akan kembali menjadi single digit,” pungkas Ani.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Meski tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,7%, jumlah absolut pengangguran justru meningkat.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved