Pemerintah Targetkan Inflasi pada 2022 di Kisaran 2-4%

DALAM Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022 (KEM PPKF 2022), pemerintah menetapkan asumsi tingkat inflasi pada kisaran 2-4%.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI) untuk merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang tepat. Tujuannya, menjaga laju inflasi nasional pada level yang rendah dan stabil.

"Strategi 4K dalam menjaga laju inflasi dilakukan, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dalam menjaga ekpektasi inflasi masyarakat. Seluruh strategi ini diletakkan dalam konteks percepatan pemulihan aktivitas ekonomi," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (31/5).

Baca juga: Erick: Percepatan Vaksinasi Akan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 4-5%

Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah berupaya melakukan serangkaian kebijakan dari sisi penawaran dan permintaan, baik di pusat maupun daerah. Sehingga, dapat menjaga stabilitas harga sesuai rentang inflasi yang ditetapkan.

Berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan untuk menjaga arah pemulihan konsumsi domestik. Dengan begitu, konsumsi masyarakat menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional, tanpa menimbulkan efek inflasi.

"Sasaran inflasi dalam jarak menengah dan panjang akan dicapai melalui pengendalian laju inflasi inti, yang erat kaitannya dengan efek inflasi masyarakat," imbuh Bendahara Negara.

Baca juga: Menkeu Ingin Optimalkan Penerimaan Negara Lewat SIN Pajak

Di sisi lain, stabilitas nilai tukar rupiah juga diharapkan dapat dijaga, agar bergerak sesuai dengan fundamental. Nilai tukar yang stabil akan menekan risiko transmisi imported inflation. Khususnya, dari gejolak harga komoditas di tingkat global.

Fluktuasi inflasi volatile food harus dikendalikan, agar masyarakat mendapatkan kepastian akses bahan pangan. Pemerintah terus mengelola risiko administered price dengan melakukan kebijakan yang terukur. Tujuannya, menjaga arah pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri.

"Pemerintah sangat sependapat dengan pandangan bahwa kewaspadaan harus tinggi. Pemerintah terus memantau pengaruh fluktuasi harga minyak mentah dunia terhadap inflasi. Arah pergerakan harga minyak mentah dunia masih cenderung meningkat. Ini akan memberikan dampak yang positif pada penerimaan minyak dan gas," jelas Ani.(OL-11)