Senin 31 Mei 2021, 14:32 WIB

Pemerintah Targetkan Inflasi pada 2022 di Kisaran 2-4%

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Pemerintah Targetkan Inflasi pada 2022 di Kisaran 2-4%

Antara
Ilustrasi pedagang menyortir cabai rawit di pasar.

 

DALAM Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022 (KEM PPKF 2022), pemerintah menetapkan asumsi tingkat inflasi pada kisaran 2-4%.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI) untuk merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang tepat. Tujuannya, menjaga laju inflasi nasional pada level yang rendah dan stabil.

"Strategi 4K dalam menjaga laju inflasi dilakukan, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dalam menjaga ekpektasi inflasi masyarakat. Seluruh strategi ini diletakkan dalam konteks percepatan pemulihan aktivitas ekonomi," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (31/5).

Baca juga: Erick: Percepatan Vaksinasi Akan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 4-5%

Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah berupaya melakukan serangkaian kebijakan dari sisi penawaran dan permintaan, baik di pusat maupun daerah. Sehingga, dapat menjaga stabilitas harga sesuai rentang inflasi yang ditetapkan.

Berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan untuk menjaga arah pemulihan konsumsi domestik. Dengan begitu, konsumsi masyarakat menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional, tanpa menimbulkan efek inflasi.

"Sasaran inflasi dalam jarak menengah dan panjang akan dicapai melalui pengendalian laju inflasi inti, yang erat kaitannya dengan efek inflasi masyarakat," imbuh Bendahara Negara.

Baca juga: Menkeu Ingin Optimalkan Penerimaan Negara Lewat SIN Pajak

Di sisi lain, stabilitas nilai tukar rupiah juga diharapkan dapat dijaga, agar bergerak sesuai dengan fundamental. Nilai tukar yang stabil akan menekan risiko transmisi imported inflation. Khususnya, dari gejolak harga komoditas di tingkat global.

Fluktuasi inflasi volatile food harus dikendalikan, agar masyarakat mendapatkan kepastian akses bahan pangan. Pemerintah terus mengelola risiko administered price dengan melakukan kebijakan yang terukur. Tujuannya, menjaga arah pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri.

"Pemerintah sangat sependapat dengan pandangan bahwa kewaspadaan harus tinggi. Pemerintah terus memantau pengaruh fluktuasi harga minyak mentah dunia terhadap inflasi. Arah pergerakan harga minyak mentah dunia masih cenderung meningkat. Ini akan memberikan dampak yang positif pada penerimaan minyak dan gas," jelas Ani.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Antara

Tanpa Insentif, Pembelian Mobil akan Tetap Tinggi

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:32 WIB
Tingkat pembelian mobil baru di Indonesia akan tetap tinggi di 2022 meski tanpa insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah...
Antara

Industri Hulu Migas Setor Rp203 T ke Negara

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:23 WIB
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berhasil mengumpulkan total pendapatan atau revenue...
Dok Sujud

Produk Sajadah Asli Indonesia ini Disambut Baik Luar Negeri

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 17 Januari 2022, 19:45 WIB
Tidak ingin menyerah di kala pandemi, dua anak muda dari Yogyakarta ini memutuskan banting stir untuk memproduksi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya