Senin 31 Mei 2021, 14:32 WIB

Pemerintah Targetkan Inflasi pada 2022 di Kisaran 2-4%

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Pemerintah Targetkan Inflasi pada 2022 di Kisaran 2-4%

Antara
Ilustrasi pedagang menyortir cabai rawit di pasar.

 

DALAM Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022 (KEM PPKF 2022), pemerintah menetapkan asumsi tingkat inflasi pada kisaran 2-4%.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI) untuk merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang tepat. Tujuannya, menjaga laju inflasi nasional pada level yang rendah dan stabil.

"Strategi 4K dalam menjaga laju inflasi dilakukan, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dalam menjaga ekpektasi inflasi masyarakat. Seluruh strategi ini diletakkan dalam konteks percepatan pemulihan aktivitas ekonomi," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (31/5).

Baca juga: Erick: Percepatan Vaksinasi Akan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 4-5%

Lebih lanjut, Ani, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah berupaya melakukan serangkaian kebijakan dari sisi penawaran dan permintaan, baik di pusat maupun daerah. Sehingga, dapat menjaga stabilitas harga sesuai rentang inflasi yang ditetapkan.

Berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan untuk menjaga arah pemulihan konsumsi domestik. Dengan begitu, konsumsi masyarakat menjadi penopang pemulihan ekonomi nasional, tanpa menimbulkan efek inflasi.

"Sasaran inflasi dalam jarak menengah dan panjang akan dicapai melalui pengendalian laju inflasi inti, yang erat kaitannya dengan efek inflasi masyarakat," imbuh Bendahara Negara.

Baca juga: Menkeu Ingin Optimalkan Penerimaan Negara Lewat SIN Pajak

Di sisi lain, stabilitas nilai tukar rupiah juga diharapkan dapat dijaga, agar bergerak sesuai dengan fundamental. Nilai tukar yang stabil akan menekan risiko transmisi imported inflation. Khususnya, dari gejolak harga komoditas di tingkat global.

Fluktuasi inflasi volatile food harus dikendalikan, agar masyarakat mendapatkan kepastian akses bahan pangan. Pemerintah terus mengelola risiko administered price dengan melakukan kebijakan yang terukur. Tujuannya, menjaga arah pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas industri.

"Pemerintah sangat sependapat dengan pandangan bahwa kewaspadaan harus tinggi. Pemerintah terus memantau pengaruh fluktuasi harga minyak mentah dunia terhadap inflasi. Arah pergerakan harga minyak mentah dunia masih cenderung meningkat. Ini akan memberikan dampak yang positif pada penerimaan minyak dan gas," jelas Ani.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Dok. KMI

PT KMI Raih 2 Penghargaan di Ajang ISDA 2021

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 19 September 2021, 01:27 WIB
Dua kategori penghargaan yang didapat PT. KMI meliputi kategori SDG's 4.3 berupa pelatihan pemagangan bagi siswa/mahasiswa/masyarakat...
DOK Kementrian BUMN

Erick Thohir Minta Lahan Bekas Tambang di Babel jadi Pertanian Rakyat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 19 September 2021, 00:00 WIB
Komoditas yang akan di tanam adalah...
MI/Andri Widiyanto

Pemerintah Perpanjang Diskon Pajak Penjualan Barang Mewah

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 18 September 2021, 22:56 WIB
Pemberian insentif diskon 100 persen ini semula berakhir Agustus...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

AS, Inggris, dan Australia Umumkan Pakta Pertahanan Baru

 Aliansi baru dari tiga kekuatan tersebut tampaknya berusaha untuk melawan Tiongkok dan melawan kekuatan militernya di Indo-Pasifik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya