Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Muliyani mengapresiasi saran Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, yang mendorong optimalisasi penerimaan negara lewat Single Identification Number (SIN) atau nomor identitas tunggal perpajakan.
Ani, sapaan akrabngnya, mengamini bahwa cara tersebut bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan transparansi keuangan. "Masukan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat-sangat tepat," ujarnya seminar virtual, Jumat (28/5).
Saat menjadi Presiden, lanjut Ani, Megawati telah membangun pondasi yang kuat dalam sistem perpajakan. Upaya itu harus dilanjutkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.
Baca juga: Megawati Yakin Penerapan SIN Pajak Cegah Korupsi
"Beliau menyampaikan pondasi awal sejak republik ini berdiri," imbuh Bendahara Negara.
Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo mengaku masih ingat isi pidato Bung Karno soal kewajiban transparansi dalam perpajakan. Bung Karno menggambarkan hal itu lewat hubungan suami istri yang harus selalu terbuka.
"Tidak ada batasan. Itulah cut-off, tidak boleh lagi berbuat hal yang tidak bisa diterima," tutur Hadi.
Menurutnya, kepemimpinan Megawati menghidupkan kembali konsep transparansi perpajakan Presiden Soekarno. Kemudian, SIN pajak dimunculkan dan berhasil mengamandemen aturan penghambat penerimaan pajak. Termasuk, soal kerahasiaan perbankan dan lalu lintas devisa.
Baca juga: Kontribusi Koperasi pada PDB Ditargetkan Capai 5,5%
Selain itu, diinisiasi juga pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan terintegrasi berbasis daring. Terobosan ini dikenal big data, yang kemudian disebut inovasi 4.0. "Penerimaan rendah karena kita tidak memonitor. SIN Pajak ini adalah CCTV keuangan wajib pajak," pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai saran Megawati soal SIN pajak merupakan solusi untuk menaikkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia. Saat ini, tax ratio Indonesia turun drastis. Pun, target penerimaan negara dari instrumen pajak tidak pernah tercapai dalam 12 tahun terakhir.(OL-11)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved