Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Keuangan Sri Muliyani mengapresiasi saran Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, yang mendorong optimalisasi penerimaan negara lewat Single Identification Number (SIN) atau nomor identitas tunggal perpajakan.
Ani, sapaan akrabngnya, mengamini bahwa cara tersebut bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan transparansi keuangan. "Masukan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat-sangat tepat," ujarnya seminar virtual, Jumat (28/5).
Saat menjadi Presiden, lanjut Ani, Megawati telah membangun pondasi yang kuat dalam sistem perpajakan. Upaya itu harus dilanjutkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.
Baca juga: Megawati Yakin Penerapan SIN Pajak Cegah Korupsi
"Beliau menyampaikan pondasi awal sejak republik ini berdiri," imbuh Bendahara Negara.
Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo mengaku masih ingat isi pidato Bung Karno soal kewajiban transparansi dalam perpajakan. Bung Karno menggambarkan hal itu lewat hubungan suami istri yang harus selalu terbuka.
"Tidak ada batasan. Itulah cut-off, tidak boleh lagi berbuat hal yang tidak bisa diterima," tutur Hadi.
Menurutnya, kepemimpinan Megawati menghidupkan kembali konsep transparansi perpajakan Presiden Soekarno. Kemudian, SIN pajak dimunculkan dan berhasil mengamandemen aturan penghambat penerimaan pajak. Termasuk, soal kerahasiaan perbankan dan lalu lintas devisa.
Baca juga: Kontribusi Koperasi pada PDB Ditargetkan Capai 5,5%
Selain itu, diinisiasi juga pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan terintegrasi berbasis daring. Terobosan ini dikenal big data, yang kemudian disebut inovasi 4.0. "Penerimaan rendah karena kita tidak memonitor. SIN Pajak ini adalah CCTV keuangan wajib pajak," pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai saran Megawati soal SIN pajak merupakan solusi untuk menaikkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia. Saat ini, tax ratio Indonesia turun drastis. Pun, target penerimaan negara dari instrumen pajak tidak pernah tercapai dalam 12 tahun terakhir.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved