Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mendorong optimalisasi penerimaan negara lewat Single Identification Number (SIN) atau nomor identitas tunggal perpajakan. Selain meningkatkan jumlah penerimaan pajak, program itu diyakini juga mencegah korupsi.
"Dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis dan mencegah kredit macet," ujar Megawati dalam seminar virtual, Jumat (28/5).
Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Normal
Pihaknya menilai SIN pajak mampu mewujudkan Indonesia sejahtera. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan perpajakan nasional.
"Saya juga berharap pajak dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, sebagai bagian dari falsafah Trisakti," pungkas Megawati.
Baca juga: Menkeu: Reformasi Struktural Hasilkan Ekonomi Berkualitas
Rektor Universitas Pelita Harapan Jonathan L. Parapak mengapresiasi pandangan putri dari Soekarno itu. Menurutnya, pajak merupakan instrumen penting bagi kemajuan bangsa.
"Kiranya apa yang disampaikan ini diharapkan mampu membawa kemandirian ekonomi dan kemajuan bagi Indonesia," tutur Parapak.
Adapun pembicara lain yang turut berpartisipasi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, serta Ketua Program Studi Magister dan Doktor UPH Associate Henry Soelistyo Budi.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
program ini tetap dijalankan, sebagai komitmen dalam penguatan integritas di semua lini dan sektor.
Agus mengatakan, pelanggaran etik bagi akuntan publik bisa menimbulkan korupsi karena pekerjaan mereka mengaudit proyek, yang sebagian berkaitan dengan kerja pemerintah.
Hari raya Idul Fitri adalah momentum anak bangsa untuk memperbarui komitmen meningkatkan sinergi dan cegah korupsi demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik.
Dengan demikian, sambung dia, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset negara menjadi kunci dalam mengawal integritas keuangan negara.
KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi deklarasi atas konsistensi pemberantasan korpsi di Indonesia jika disahkan.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan para tersangka memanfaatkan proyek receh untuk menghindari pelelangan. Itu, kata dia, nilainya di bawah Rp200 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved