Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong koperasi di Indonesia, khususnya kperasi simpan pinjam (KSP), untuk melakukan diversifikasi usaha.
Teten pun meminta agar KSP tidak hanya fokus pada pengucuran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, namun perlu merambah menjadi koperasi sektor produksi. Hal ini sebagai upaya pemerintah bersama pelaku koperasi untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Lebih lanjut, dia menilai koperasi yang mampu bergerak di sektor produksi justru bisa menjadi bantalan bagi perekonomian. Teten meyakini inovasi bisnis dan digitalisasi oleh koperasi produksi dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi PDB nasional.
Baca juga: Petani Sawit harus Bergabung ke dalam Koperasi
Diketahui, Presiden Joko Widodo menugaskan kepada KemenkopUKM agar mampu mendorong kontribusi koperasi pada PDB nasional sebesar 5,2-5,5% pada 2024. Saat ini, kontribusi koperasi terhadap PDB belum sampai 5%.
Untuk memastikan pencapaian target tersebut, jumlah koperasi yang bergerak di sektor produksi harus diperbanyak kuantitas maupun kualitasnya. "Ayo kita pikirkan bersama-sama bagaimana untuk mengembangkan model bisnis koperasi, untuk mulai garap sektor produksi," ujar Teten saat membuka rapat anggota tahunan KSP di Yogyakarta, Jumat (28/5).
"Sehingga, koperasi mendukung pengadaan bahan baku industri manufaktur. Saat ini banyak negara cari keunggulan khasnya untuk dijadikan basis produksi," imbuhnya.
Baca juga: Populasi UMKM Besar, Namun Kredit di Perbankan Baru 19%
Pihaknya berharap koperasi yang sudah bergerak di sektor produktif untuk membentuk factory sharing atau rumah produksi bersama. Menurutnya, cara ini untuk memastikan pasokan bahan baku terjaga, mendorong terciptanya efisiensi usaha dan kemudahan mendapatkan izin edar.
Beberapa kasus yang sering terjadi pada koperasi di sektor produksi ialah kesulitan untuk memasarkan produk, karena belum memiliki legalitas dan izin edar oleh pelaku usaha. "Banyak koperasi yang sudah punya usaha, seperti sektor pangan olahan, tapi sulit dapat izin edar. Karena produksinya di dapur dengan skala terbatas dan teknologi pengolahannya yang sederhana," papar Teten.
Baca juga: Koperasi dan UKM Didorong Masuk dalam Rantai Pasok Industri
"Nah, kalau mereka melakukan factory sharing di rumah produksi bersama, akan mudah dapat izin edar. Sehingga produknya bisa laris di pasar," tukasnya.
Teten juga meminta koperasi sekunder, seperti Puskopcuina, untuk mendorong terwujudnya ekosistem bagi pembentukan koperasi sektor produksi. Dia menilai potensi yang dimiliki oleh Puskopcuina sangat besar. Sebab, membawahi 44 Credit Union (CU) di 18 provinsi, dengan total aset mencapai Rp7 triliun.
"Saya sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman di KSP, yang asetnya sudah triliunan. Untuk masuk ke sektor produktif, mereka harus bisa create bisnis yang produktif. Sehingga bisa scaling up pelaku usaha yang selama ini mikro," kata Teten.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved