Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KEBUTUHAN dana desa tahun ini di Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih banyak tersedot untuk penanganan dampak covid-19. Utamanya untuk alokasi bantuan langsung tunai serta kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Kepala Desa Ciherang, Nyayang Sarip, menjelaskan ada tiga sektor kegiatan prioritas yang anggarannya dialokasikan dari dana desa. Tiga sektor itu yakni pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan adaptasi kebiasaan baru.
"Cuma sekarang ada Instruksi Menteri Desa dan PDTT serta Menteri Dalam Negeri bahwa dana desa untuk tahun 2021 difokuskan kepada PPKM dan pemberian BLT," kata Nyayang kepada mediaindonesia.com, Minggu (4/3).
Tahun ini dana desa yang diterima Desa Ciherang sebesar lebih kurang Rp1.045.000.000. Dari anggaran tersebut, kata Nyayang, hampir separuhnya tersedot kegiatan pengendalian covid-19 terdiri dari penyaluran BLT serta kegiatan PPKM.
"Untuk BLT itu dialokasikan sebesar Rp403.000.000 dan untuk PPKM sebesar Rp105.000.000," jelas Nyayang.
Rincian untuk BLT, kata Nyayang, jumlah penerimanya berdasarkan hasil kesepakatan musyarawah desa terdata sebanyak 112 keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima BLT sebesar Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan.
"Kalau untuk kegiatan PPKM dialokasikan minimal 8% dari total dana desa. Kalau dihitung sekitar Rp105.000.000. Jadi untuk penyaluran BLT dan PPKM saja sudah lebih dari Rp500 juta," tutur Nyayang.
Kegiatan lain yang anggarannya menggunakan dana desa yakni pemberdayaan masyarakat. Bentuk kegiatannya meliputi pemberdayaan posyandu, pengendalian stunting, PKK, serta kegiatan lain yang menyentuh sektor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Termasuk dialokasikan juga pembelian mobil sampah
sekitar Rp165 juta.
"Nah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, kita cukup kehabisan dana. Kalau tidak salah, melihat dari APBDesa, itu tinggal tersisa sekitar Rp93 juta untuk infrastruktur. Kita akan gunakan anggaran Rp93 juta ini memperbaiki jalan rusak," pungkas Nyayang.
Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Nilainya bertambah dibanding dana desa tahun lalu sebesar Rp423.935.085.000.
baca juga: Pelaku Pariwisata di Belitung Mulai Divaksinasi
Kepala DPMD Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial, mengatakan BLT dana desa dialokasikan selama 12 bulan. Besaran masing-masing penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM) tergantung kesepakatan masing-masing desa sesuai hasil musyawarah.
"BLT harus dianggarkan selama 12 bulan. Silakan untuk penentuan KPM-nya dilaksanakan melalui musyawarah desa," kata Danial.
Danial menyebutkan ada tiga prioritas pengalokasian dana desa. Ketiga prioritas itu yakni adaptasi kebiasaan baru, padat karya, serta program strategis.
"Untuk penanganan covid-19 alokasinya sebesar 8%," pungkasnya. (OL-3)
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Sejak pagi terjadi antrean panjang para pelamar di sepanjang bahu ruas jalan protokol tersebut. Panjang antrean mencapai 200 meter lebih.
Selain antisipasi sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan, juga mengantisipasi potensi kekeringan bersamaan kemungkinan terjadi kemarau.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Ciri-cirinya, warna padi berubah menguning dan mulai mengering sebelum waktunya.
Jambore Koperasi dan UMKM Expo BMC 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
Jenis BPTHB-nya meliputi pembayaran pokok pajak jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan hadiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved