Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PENELITI Center of Reform on Economic (CoRe) Indonesia Eliza Mardian menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi risiko gagal bayar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengajukan plafon pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Jadi kalau kopdes gagal bayar, enggak bisa bayar cicilan karena barang tidak ada, uangnya juga tidak ada akibat tata kelola yang buruk, ini harus ada mekanisme mitigasi untuk membayar cicilan ke Himbara agar tidak menambah NPL," ucap Eliza saat dihubungi, Selasa (5/8).
Ia mengingatkan, apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
"Ini salah satu strategi agar lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Karena selama ini kalau uang dari pemerintah sering dipandang seperti bagi-bagi, sehingga pengelolaannnya kurang baik dan tidak berkelanjutan. Jadi makanya mindset-nya diubah, bahwa yang dipinjam ini harus bisa dipertanggungjawbkan," beber Eliza.
Karena itu, ia mengingatkan agar perangkat desa dan masyarakat desa mesti bekerja sama untuk bisa menyukseskan Kopdes Merah Putih agar tidak mengalami gagal bayar.
"Penting sekali memilih SDM pengelola koperasi yang paham dan memiliki skill mumpuni untuk bisa mengembangkan sebuah bisnis. Jangan sampai SDM pengelola koperasi tidak tahu bagaimana model bisnis canvas itu dan bagaimana membuat business plan yang realistis dan profitable. Karena jika koperasi dikelola bukan orang yang passionate di bisnis dan hanya sekadar menjalankan tugas, yang terjadi adalah koperasi akan stuck, sulit berkembang," ujarnya.
Selain dari sisi SDM, Eliza juga menekankan perlunya transparansi penggunaan dana serta pemilihan strategi bisnis untuk mencegah konflik kepentingan dan tindak korupsi.
"Jadi anggota mesti bisa mengakses informasi terkait pengembangan koperasi tersebut. Dalam hal pendanaan, sebetulnya sebelum pinjam ke Himbara yang menjaminkan dana desa, sebaikya koperasi tersebut menggunakan dana dari anggota sembari berlatih untuk mengelola bisnisnya. Ketika nanti sudah relatif stabil dan bisa ekspansi lini bisnis, kopdes mulai bisa ambil pinjaman," pungkasnya. (Fal/E-1)
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved