Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PEMERINTAH memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 mencapai 7,1-8,3%. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa proyeksi itu terancam gagal, jika kenaikan kasus covid-19 tidak terkendali.
"Kuartal II 2021 (proyeksi pertumbuhan) antara 7,1% sampai 8,3%. Ini seiring kenaikan (kasus) covid-19, sehingga kita harus hati-hati. Terutama proyeksi dari sisi upper bound 8,3%," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/6).
Baca juga: Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal II 2021 Masuk Jalur Positif
Lebih lanjut, dia mengatakan apabila kasus covid-19 di Tanah Air bisa menurun, proyeksi ekonomi hingga 8,3% pun dapat tercapai. Namun sebaliknya, jika lonjakan kasus positif semakin tidak terkendali, serta muncul kembali pembatasan, proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa berubah.
"Pada kuartal II kita harap pemulihan yang kuat. Namun covid-19 yang terjadi pada minggu kedua Juni pasti akan pengaruhi proyeksi. Kalau covid-19 bisa menurun, kita masih bisa berharap," tegas Bendahara Negara.
"Namun untuk menurunkan (kasus) covid-19, kita harus pembatasan. Proyeksi kita pasti akan terkoreksi. Ini trade off yang akan terus kita hadapi," imbuhnya.
Baca juga: 2030, Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Capai Rp4.531 Triliun
Secara keseluruhan, Ani menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi terlihat pada periode April-Juni 2021. Hal ini disebabkan kinerja ekonomi pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi cukup dalam. Lalu, momentum puasa dan Lebaran dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Tak hanya itu, sejumlah indikator ekonomi juga mulai menunjukkan kenaikan pada kuartal II 2021. Mulai dari indeks keyakinan konsumen, indeks manufaktur, hingga pemakaian listrik. Pihaknya berharap perekonomian tetap positif pada tahun ini.(OL-11)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved