Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 mencapai 7,1-8,3%. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa proyeksi itu terancam gagal, jika kenaikan kasus covid-19 tidak terkendali.
"Kuartal II 2021 (proyeksi pertumbuhan) antara 7,1% sampai 8,3%. Ini seiring kenaikan (kasus) covid-19, sehingga kita harus hati-hati. Terutama proyeksi dari sisi upper bound 8,3%," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/6).
Baca juga: Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal II 2021 Masuk Jalur Positif
Lebih lanjut, dia mengatakan apabila kasus covid-19 di Tanah Air bisa menurun, proyeksi ekonomi hingga 8,3% pun dapat tercapai. Namun sebaliknya, jika lonjakan kasus positif semakin tidak terkendali, serta muncul kembali pembatasan, proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa berubah.
"Pada kuartal II kita harap pemulihan yang kuat. Namun covid-19 yang terjadi pada minggu kedua Juni pasti akan pengaruhi proyeksi. Kalau covid-19 bisa menurun, kita masih bisa berharap," tegas Bendahara Negara.
"Namun untuk menurunkan (kasus) covid-19, kita harus pembatasan. Proyeksi kita pasti akan terkoreksi. Ini trade off yang akan terus kita hadapi," imbuhnya.
Baca juga: 2030, Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Capai Rp4.531 Triliun
Secara keseluruhan, Ani menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi terlihat pada periode April-Juni 2021. Hal ini disebabkan kinerja ekonomi pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi cukup dalam. Lalu, momentum puasa dan Lebaran dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Tak hanya itu, sejumlah indikator ekonomi juga mulai menunjukkan kenaikan pada kuartal II 2021. Mulai dari indeks keyakinan konsumen, indeks manufaktur, hingga pemakaian listrik. Pihaknya berharap perekonomian tetap positif pada tahun ini.(OL-11)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved