Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara dalam APBN melalui pembagian dividen.
"Yang terbesar dari BRI, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI dan BUMN lainnya. Kita lihat bahwa penyumbang terbesar berasal dari lima BUMN, dengan kontribusi sekitar 90,6% dari total dividen bagian pemerintah untuk 2020," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Kamis (10/6).
Lebih lanjut, Febrio mengatakan masing-masing BUMN memiliki rincian kontribusi, yakni BRI 26,4%, Bank Mandiri 22%, Pertamina 19%, Telkom 17,28% dan BNI 5,2%, terhadap penerimaan negara dari pembagian dividen pada 2020.
Baca juga: Rasio Perpajakan Alami Tren Penurunan selama Lima Tahun Terakhir
Adapun pada 2020, pendapatan dari pembagian dividen mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) hingga 67,5%. Lalu, sebagian besar lainnya berasal dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian pemerintah.
"Kita terus memantau dan mengevaluasi kinerja dari BUMN, termasuk kontribusinya terhadap APBN," imbuh Febrio.
Febrio menambahkan bahwa pandemi covid-19 turut memengaruhi capaian PNBP. Pasalnya pada 2019, tercatat PNBP yang berasal dari pajak mencapai Rp285 triliun, pembagian dividen Rp51 triliun dan PNBP lainnya Rp86 triliun.
Baca juga: Soal Opsi Konversi Utang Garuda, Ini Kata OJK
Kemudian pada 2020, terjadi penurunan PNBP dari pajak menjadi Rp245 triliun, dividen turun menjadi Rp45 triliun, dan PNBP lainnya tetap sebesar Rp86 triliun.
"Kontribusi BUMN terhadap APBN terlihat cukup tinggi. Pertumbuhan tertinggi pada 2018, yaitu 32%. Kontribusi berupa pajak terkait PPh, PPN, bea cukai, pajak lainnya dan retribusi pemda. Sementara kontribusi berupa PNBP lain, terdiri atas royalti, iuran migas dan iuran jasa kepelabuhan," ungkapnya.
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMN. Hal itu akan dilakukan melalui peningkatan kontribusi nilai ekonomi dan sosial. "Kami sangat mendukung Kementerian BUMN terus melakukan restrukturisasi keuangan dan mendukung pergerakan ekonomi. Termasuk, pencanangan 88 PSN yang fokus pada pangan, energi dan kesehatan," tutup Febrio.(OL-11)
Hampir 70 persen upaya transformasi terhenti atau gagal, sering kali disebabkan oleh tujuan yang tidak jelas, kurangnya dukungan karyawan, dan tidak adanya struktur perubahan yang kuat.
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang terpilih pada Juni, meminta Trump untuk membantu mewujudkan perdamaian antara kedua Korea selama kunjungannya ke Gedung Putih.
Banyak perusahaan belum memahami bahwa serangan siber tidak hanya menargetkan data, tetapi juga bisa mengganggu operasional hingga merusak reputasi perusahaan di mata publik.
PT Asuransi BRI Life menjalin kerja sama strategis dengan International Assistance, perusahaan penyedia layanan jaringan medis global.
Peruri menggelar Peruri Own Voice (POV) Playbook Series, sebuah program komunikasi yang bertujuan menjadikan suara karyawan sebagai kekuatan utama dalam membangun citra perusahaan.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved