Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontribusi besar pada penerimaan negara dalam APBN melalui pembagian dividen.
"Yang terbesar dari BRI, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI dan BUMN lainnya. Kita lihat bahwa penyumbang terbesar berasal dari lima BUMN, dengan kontribusi sekitar 90,6% dari total dividen bagian pemerintah untuk 2020," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Kamis (10/6).
Lebih lanjut, Febrio mengatakan masing-masing BUMN memiliki rincian kontribusi, yakni BRI 26,4%, Bank Mandiri 22%, Pertamina 19%, Telkom 17,28% dan BNI 5,2%, terhadap penerimaan negara dari pembagian dividen pada 2020.
Baca juga: Rasio Perpajakan Alami Tren Penurunan selama Lima Tahun Terakhir
Adapun pada 2020, pendapatan dari pembagian dividen mendominasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) hingga 67,5%. Lalu, sebagian besar lainnya berasal dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian pemerintah.
"Kita terus memantau dan mengevaluasi kinerja dari BUMN, termasuk kontribusinya terhadap APBN," imbuh Febrio.
Febrio menambahkan bahwa pandemi covid-19 turut memengaruhi capaian PNBP. Pasalnya pada 2019, tercatat PNBP yang berasal dari pajak mencapai Rp285 triliun, pembagian dividen Rp51 triliun dan PNBP lainnya Rp86 triliun.
Baca juga: Soal Opsi Konversi Utang Garuda, Ini Kata OJK
Kemudian pada 2020, terjadi penurunan PNBP dari pajak menjadi Rp245 triliun, dividen turun menjadi Rp45 triliun, dan PNBP lainnya tetap sebesar Rp86 triliun.
"Kontribusi BUMN terhadap APBN terlihat cukup tinggi. Pertumbuhan tertinggi pada 2018, yaitu 32%. Kontribusi berupa pajak terkait PPh, PPN, bea cukai, pajak lainnya dan retribusi pemda. Sementara kontribusi berupa PNBP lain, terdiri atas royalti, iuran migas dan iuran jasa kepelabuhan," ungkapnya.
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja BUMN. Hal itu akan dilakukan melalui peningkatan kontribusi nilai ekonomi dan sosial. "Kami sangat mendukung Kementerian BUMN terus melakukan restrukturisasi keuangan dan mendukung pergerakan ekonomi. Termasuk, pencanangan 88 PSN yang fokus pada pangan, energi dan kesehatan," tutup Febrio.(OL-11)
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
PERUSAHAAN didorong terus menjalankan strategi PR digital yang adaptif, efektif, dan berdampak bagi kemajuan bisnis maupun masyarakat luas.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
Partisipasi di Indo Defence memberikan platform bagi perusahaan-perusahaan Australia yang inovatif untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Ajang ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga ruang refleksi dan penguatan visi-misi perusahaan ke masa depan.
BELANJA modal atau capital expenditure (capex) PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP) pada tahun ini mencapai US$150 juta. Capex ini untuk penambahan armada kapal.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved