Kamis 10 Juni 2021, 16:33 WIB

Soal Opsi Konversi Utang Garuda, Ini Kata OJK 

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Soal Opsi Konversi Utang Garuda, Ini Kata OJK 

Antara
Pesawat jenis boeing milik Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soetta, Tangerang.

 

BELUM lama ini, Kementerian BUMN menyatakan dapat mengambil opsi penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan skema debt to equity swap, atau konversi utang terhadap kredit di perbankan menjadi ekuitas.

Apabila melihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), kebijakan terkait skema debt to equity swap memiliki dua sisi. Dilihat dari peraturan pasar modal, skema debt to equity swap memang dapat dilakukan. Itu tertuang dalam POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK NO.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Baca juga: Selamatkan Garuda, Opsi Penukaran Utang dengan Saham Dimunculkan

"Kalau dari sisi peraturan pasar modal, kan sudah ada aturannya. Bahwa emiten yang dapat mengonversi utangnya adalah utang konversi. Pada saat diterbitkan sudah dimasukkan dalam kategori utang yang bersifat ekuitas," ungkap Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK Djustini Septiana kepada Media Indonesia, Kamis (10/6).

Namun, Djustini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menyasar pada kasus Garuda saja. Menurutnya, kebijakan ini merupakan ketentuan secara umum bagi emiten yang berlaku di pasar modal. Dari peraturan perbankan, skema debt to equity swap dapat dilakukan dengan mengacu pada POJK No.36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Baca juga: Garuda Janji Bayar Uang Pensiun Dini Karyawannya Per 1 Juli

Dalam POJK tersebut, lanjut dia, bank boleh melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur akibat kegagalan kredit. Itu paling lama lima tahun atau hingga perusahaan itu memperoleh laba. Setelahnya, bank wajib melakukan divestasi penyertaan modal sementara. 

Jika dalam kurun waktu tersebut, perusahaan debitur masih mengalami rugi, bank harus melapor ke OJK terkait rencana divestasi. “Dalam rangka penyelamatan kredit, bank diperbolehkan untuk melakukan penyertaan modal sementara, dengan tetap memperhatikan prinsip kehatian-hatian,” jelas Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat.(OL-11)
 

 

 

 

 

Baca Juga

Antara/Aswaddy Hamid

Blok Rokan Butuh Keandalan Pasokan Listrik

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 22 Juni 2021, 20:19 WIB
PHR sudah bekerja sama erat dengan PLN, sehingga rencana pasokan listrik dan uap ini bisa terlaksana dengan...
Antara

Investor Respons Positif Kebijakan Pandemi Jokowi

👤Fetry Wuryasti 🕔Selasa 22 Juni 2021, 19:45 WIB
Pasar mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang tidak mengambil kebijakan lockdown di tengah lonjakan kasus covid-19. Sebab,...
Antaranews.com

Pemulihan Ekonomi Tergantung Kebijakan Pengendalian Covid-19

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 22 Juni 2021, 19:25 WIB
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai pemulihan ekonomi yang terkontraksi tergantung dari...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jakarta sedang tidak Baik-Baik Saja

SEPEKAN ini warga Ibu Kota mengalami kecemasan akibat meningkatnya kembali kasus positif covid-19 secara signifikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya