Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menggelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Sekretaris Perusahaan Perhutani, Asep Dedi Mulyadi, berharap penghargaan ini dapat memacu semangat Perhutani untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
KLHK harus dapat memastikan ketepatan sasaran subyeknya, capaian keadilan sosialnya, dan peningkatan produktivitasnya.
Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) merupakan salah satu rencana kebijakan yang strategis dalam kerangka menguatkan agenda tujuan dari perhutanan sosial di tanah Jawa.
Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.
Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan bahwa sektor forestry and other land use (FOLU) akan mencapai kondisi net sink pada tahun 2030.
Prof. Dr.Ir. Hariadi Kartodihardjo,MS, menegaskan, kebijakan KHDPK atau Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus, dipilih sebagai strategi memulihkan hutan di Jawa.
Hadirnya Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) menyiratkan kawasan hutan yang dimandatkan untuk dikelola BUMN, dalam hal ini Perhutani kembali ditarik pemerintah.
Dedi Kurniawan juga mengusulkan agar dilakukan audit terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini dijalankan Perhutani di hutan Jawa.
Di tengah pesatnya tuntutan kompetisi di era global, disadari sepenuhnya akan pentingnya peningkatan SDM kehutanan ke depan untuk Indonesia maju
Perhutani bersama anak perusahaannya, PT Palawi Risorsis, meluncurkan rebranding Madu Perhutani serta peresmian Teras Palawi Bogor dan Tangerang.
Penanaman 3.695 pohon di Sentul Eco Edu Tourism Forest merupakan hasil kerja sama FIF Group dan Perum Perhutani.
Melalui pameran ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin menggaungkan semangat kebangkitan sektor kehutanan untuk Indonesia maju.
DEWAN Kehutanan Nasional (DKN) meminta agar peran dan fungsinya diperkuat dengan Keputusan Presiden agar bisa membuat regulasi yang mengikat.
Keliru jika melihat kontribusi kehutanan dalam perekonomian, sebatas penjualan kayu. Karena efek keberadaan kehutanan, ke sektor lain sangat besar.
Pemerintah menegaskan akan terus mendorong pemanfaatan hutan lestari, pembangunan berkelanjutan dan berkomitmen pada upaya pengendalian perubahan iklim.
Diperlukan penguatan terhadap sektor pertanian Indonesia, salah satunya dengan membentuk korporatisasi petani lewat koperasi.
Akselerasi pemulihan ekonomi juga perlu didukung reformasi struktural yang di antaranya dengan mengoptimalkan potensi usaha kehutanan melalui kebijakan multiusaha kehutanan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sektor kehutanan belum memberi kontribusi signifikan pada pendapatan negara.
Kerja sama PT Inhutani II Pulau Laut dan PT MSAM tidak mengindahkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved