Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinilai keliru kalau melihat kontribusi kehutanan dalam perekonomian, sebatas penjualan kayu. Karena efek keberadaan kehutanan, ke sektor lain sangat besar.
"Kalau dilihat hanya dari penjualan kayu, maka kontribusi ke perekonomian nasional kecil hanya 0,66% dari produk domestik bruto. Padahal riil kontribusi di sektor lain, sangat besar. Itu harusnya dilihat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, saat menangapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait ekonomi kehutanan, Rabu (29/6).
Dedi memberikan tanggapan setelah Menkeu Sri.Mulyani menyebutkan komposisi sektor kehutanan hanya Rp 5 triliun terhadap PNBP. Kontribusi itu kecil, kata Sri Mulyani dibandingkan sektor lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, melihat kehutanan jangan hanya dari kaca mata jual kayu. Kehutanan memberikan efek besar atas sektor lain.
"Kehutanan memberikan kontribusi penting penyediaan sumber air baku untuk industri, untuk waduk yang menggerkan listrik, industri, perikanan sampai ke sektor wisata," jelasnya.
Baca juga: Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Jadi Solusi Perubahan Iklim
Jika semua itu dihitung secara ekonomi, menurut Dedi, maka nilainya akan sangat besar. Pegunungan tanpa ada hutan, tidak akan lahir sumber air baku untuk PDAM dan lainnya.
"Contohnya Gunung Wayang tanpa.ada.kehutanan, maka tak akan ada waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Dari hutan Gunung Wayang itu mengalir membentuk sungai Citarum yang menjadi bahan baku waduk," katanya.
Dari Waduk Jatiluhur menjadi pembangkit listrik tenaga air. Nilai pasokan listrik dari Jatiluhur untuk Jawa - Bali, sangat besar nilainya. Lalu hasil budidaya ikan, setiap tahun juga sangat besar.
Dari Waduk Jatiluhur, menurut mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi bahan baku air sawah ke Karawang dan Subang yang luas lahannya ribuan hektare. Nilai ekonomi dari itu sangat besar.
"Penyangga beras nasional sangat tergantung dari daerah itu. Kalau pasokan air dari irigasi tak benar, maka akan terganggu ke proses produksi lahan," ujar Dedi.
Cara pandang jangan sempit
Sehingga cara pandang atas kehutanan, kata Dedi, jangan sempit sebatas jual kayu. "Ada nilai ekonomi besar ke bidang lain dari kehutanan. Jika kawasan hutan rusak atau hilang, maka sektor lain akan terganggu atau lumpuh," katanya.
"Belum lagi sebagai penghasil oksigen yang nilainya juga sangat besar kalau dikonversi secara ekonomi. Makanya, dia.melihat bahwa.kehutanan ini sangat strategis dalam pembangunan," papar Dedi. (RO/OL-09)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved