Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinilai keliru kalau melihat kontribusi kehutanan dalam perekonomian, sebatas penjualan kayu. Karena efek keberadaan kehutanan, ke sektor lain sangat besar.
"Kalau dilihat hanya dari penjualan kayu, maka kontribusi ke perekonomian nasional kecil hanya 0,66% dari produk domestik bruto. Padahal riil kontribusi di sektor lain, sangat besar. Itu harusnya dilihat," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, saat menangapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani terkait ekonomi kehutanan, Rabu (29/6).
Dedi memberikan tanggapan setelah Menkeu Sri.Mulyani menyebutkan komposisi sektor kehutanan hanya Rp 5 triliun terhadap PNBP. Kontribusi itu kecil, kata Sri Mulyani dibandingkan sektor lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, melihat kehutanan jangan hanya dari kaca mata jual kayu. Kehutanan memberikan efek besar atas sektor lain.
"Kehutanan memberikan kontribusi penting penyediaan sumber air baku untuk industri, untuk waduk yang menggerkan listrik, industri, perikanan sampai ke sektor wisata," jelasnya.
Baca juga: Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Jadi Solusi Perubahan Iklim
Jika semua itu dihitung secara ekonomi, menurut Dedi, maka nilainya akan sangat besar. Pegunungan tanpa ada hutan, tidak akan lahir sumber air baku untuk PDAM dan lainnya.
"Contohnya Gunung Wayang tanpa.ada.kehutanan, maka tak akan ada waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Dari hutan Gunung Wayang itu mengalir membentuk sungai Citarum yang menjadi bahan baku waduk," katanya.
Dari Waduk Jatiluhur menjadi pembangkit listrik tenaga air. Nilai pasokan listrik dari Jatiluhur untuk Jawa - Bali, sangat besar nilainya. Lalu hasil budidaya ikan, setiap tahun juga sangat besar.
Dari Waduk Jatiluhur, menurut mantan Bupati Purwakarta ini, menjadi bahan baku air sawah ke Karawang dan Subang yang luas lahannya ribuan hektare. Nilai ekonomi dari itu sangat besar.
"Penyangga beras nasional sangat tergantung dari daerah itu. Kalau pasokan air dari irigasi tak benar, maka akan terganggu ke proses produksi lahan," ujar Dedi.
Cara pandang jangan sempit
Sehingga cara pandang atas kehutanan, kata Dedi, jangan sempit sebatas jual kayu. "Ada nilai ekonomi besar ke bidang lain dari kehutanan. Jika kawasan hutan rusak atau hilang, maka sektor lain akan terganggu atau lumpuh," katanya.
"Belum lagi sebagai penghasil oksigen yang nilainya juga sangat besar kalau dikonversi secara ekonomi. Makanya, dia.melihat bahwa.kehutanan ini sangat strategis dalam pembangunan," papar Dedi. (RO/OL-09)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved