Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Budi menegaskan tidak tahu menengai jajaran Kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk nasib dirinya apakah menjadi menteri lagi atau sebaliknya.
ISU Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto semakin mengemuka. Dikabarkan ada dua kursi menteri yang akan didapatkan PKB.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
Penyusunan kabinet ini hampir rampung dan akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Soal nama-nama menteri, belakangan beredar kabar terdapat kader PDI Perjuangan yang bakal masuk ke kabinet Prabowo.
Dasco juga menuturkan dirinya tidak bisa menentukan apakah PDI Perjuangan ikut berkontribusi di pemerintahan baru Prabowo atau tidak.
Dasco akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat sore untuk mengkonfirmasi perihal kabar tersebut.
Said mengatakan bidangnya nanti akan menyesuaikan kementerian baru. Finalisasinya tinggal menunggu Prabowo mengumumkan kabinet.
Dasco mengemukakan Prabowo akan meneruskan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah baik.
Pansus sejatinya menemukan sejumlah masalah. Mulai dari distribusi pembagian kuota haji, hingga layanan haji kepada jamaah yang jauh dari standar.
Yusril mengaku diskusi internal itu dilaksanakan sekaligus berkomunikasi dengan sejumlah elite Gerindra.
Perubahan struktural kabinet pemerintahan seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti efektivitas, efisiensi, serta relevansi birokrasi terhadap kebutuhan rakyat.
Jokowi mengaku ogah ikut campur soal wacana kabinet gemuk yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi 44 kementerian.
Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo berpandangan rencana penambahan K/L tidak akan memberatkan anggaran negara.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tahu diri soal jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, di mana beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu.
Presiden Jokowi menegaskan Prabowo yang berwenang penuh dalam menyusun kabinet ke depan. Hal ini sebagai salah satu hak prerogratif dari presiden.
Presiden menilai dengan menempatkan kalangan profesional di kabinet akan mempersingkat waktu adaptasi. Presiden pun meyakini kabinet Prabowo-Gibran akan terbentuk dengan bagus.
Undang-Undang Kementerian Negara bisa menjadi bujuk rayu ketua umum partai untuk meminta jatah kepada Prabowo. Kepentingan rakyat bisa dikebelakangkan jika itu terjadi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved