Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MUI mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian haji dan umroh dalam kabinetnya.
DAFTAR kementerian era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bocor. Hal ini terungkap dari susunan 13 komisi DPR yang di dalamnya terdapat daftar mitra kerja.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan nomenklatur sebagian kementerian untuk kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kader lah tapi juga ada pertimbangan profesional untuk jadi kader Demokrat dan ditugaskan, tentu itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga,”
Budi menegaskan tidak tahu menengai jajaran Kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk nasib dirinya apakah menjadi menteri lagi atau sebaliknya.
ISU Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto semakin mengemuka. Dikabarkan ada dua kursi menteri yang akan didapatkan PKB.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
Penyusunan kabinet ini hampir rampung dan akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Soal nama-nama menteri, belakangan beredar kabar terdapat kader PDI Perjuangan yang bakal masuk ke kabinet Prabowo.
Dasco juga menuturkan dirinya tidak bisa menentukan apakah PDI Perjuangan ikut berkontribusi di pemerintahan baru Prabowo atau tidak.
Dasco akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat sore untuk mengkonfirmasi perihal kabar tersebut.
Said mengatakan bidangnya nanti akan menyesuaikan kementerian baru. Finalisasinya tinggal menunggu Prabowo mengumumkan kabinet.
Dasco mengemukakan Prabowo akan meneruskan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah baik.
Pansus sejatinya menemukan sejumlah masalah. Mulai dari distribusi pembagian kuota haji, hingga layanan haji kepada jamaah yang jauh dari standar.
Yusril mengaku diskusi internal itu dilaksanakan sekaligus berkomunikasi dengan sejumlah elite Gerindra.
Perubahan struktural kabinet pemerintahan seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti efektivitas, efisiensi, serta relevansi birokrasi terhadap kebutuhan rakyat.
Jokowi mengaku ogah ikut campur soal wacana kabinet gemuk yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi 44 kementerian.
Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo berpandangan rencana penambahan K/L tidak akan memberatkan anggaran negara.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tahu diri soal jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Perluasan kabinet berpotensi merusak efisiensi pemerintahan, membuka peluang korupsi, dan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas bagi rakyat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved