Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo dikabarkan meminta presiden terpilih Prabowo Subianto tak masukan PDIP ke kabinet pemerintahan 2024-2029. Merespons itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum dengar Jokowi meminta hal tersebut.
“Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet,” ujar Dasco, di Gedung DPR RI, Selasa (8/10).
“Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi kalau ada isu-isu di medsos ya saya anggap itu hanya dinamika saja seperti itu,” tambahnya.
Dasco juga menuturkan dirinya tidak bisa menentukan apakah PDI Perjuangan ikut berkontribusi di pemerintahan baru Prabowo atau tidak. “Karena hal-hal seperti ini harus dibicarakan dalam rapat koalisi ataupun dalam rapat DPP Partai Gerindra,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan PDIP masuk kabinet Prabowo. "Kami hormati putusan, karena menteri prerogatif presiden. Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, kabinet zaken yang menyelesaikan tantangan ke depan," ungkap Hasto dilansir Antara, Minggu (6/10). (Ykb/I-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari Pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk.
Para pembantu baru Prabowo diberikan waktu maksimal dua bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN. Itu, lanjutnya, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
Kabinet wajib dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Jika dinilai kurang memuaskan, ia menspekulasi reshuffle kabinet bisa terjadi.
Kabinet Prabowo sudah bekerja selama kurang lebih 20 hari setelah dilantik sejak 20 Oktober 2024.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved