Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, di mana beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu.
Presiden Jokowi menegaskan Prabowo yang berwenang penuh dalam menyusun kabinet ke depan. Hal ini sebagai salah satu hak prerogratif dari presiden.
Presiden menilai dengan menempatkan kalangan profesional di kabinet akan mempersingkat waktu adaptasi. Presiden pun meyakini kabinet Prabowo-Gibran akan terbentuk dengan bagus.
Undang-Undang Kementerian Negara bisa menjadi bujuk rayu ketua umum partai untuk meminta jatah kepada Prabowo. Kepentingan rakyat bisa dikebelakangkan jika itu terjadi.
Surya Paloh menyadari Partai NasDem bukan partai yang memenangkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Dualisme kadin berdampak buruk untuk transisi perubahan Prabowo
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai kemungkinan besar Prabowo akan menawarkan jatah kursi menteri kepada Megawati.
WACANA bakal dibentuknya Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI semakin mengemuka, ini kata Basuki Hadimuljono.
Presiden terpilih 2024 perlu belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya, terutama Presiden Jokowi.
Politikus NasDem Bestari Barus berharap kabinet Prabowo-Gibran bukan sekadar kabinet akomodatif.
Politikus NasDem Bestari Barus berharap kabinet Prabowo-Gibran bukan sekadar kabinet akomodatif, namun betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan.
Prabowo disebut masih menuntaskan nomenklatur terkait susunan menteri.
Keputusan untuk memilih menteri di kabinet 2024-2029 merupakan hak dari Presiden terpilih Prabowo Subianto
Pembentukan zaken kabinet dinilai tepat
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan sulit membentuk zaken kabinet seperti yang diinginkan.
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut jika dilihat angkanya di 2024 mencapai Rp665 triliun bahkan pada 2025 naik menjadi Rp722 triliun.
Rencana Presiden terpillih Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken disebut sulit terwujud lantaran dibayangi oleh bagi-bagi kursi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved