Pengamat: Mayoritas Menteri Usulan Partai, Prabowo Sulit Bentuk Zaken Kabinet

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan sulit membentuk zaken kabinet seperti yang diinginkan.

Kemungkinan itu sulit terjadi bila menteri di kabinetnya mayoritas berasal dari partai politik. Hal itu dapat terjadi karena nama calon menteri diusulkan oleh ketua umum partai koalisi.

"Lazimnya selama ini, ketua umum partai mengusulkan namanya sendiri. Kalau jatah menteri untuk partainya lebih dari satu, barulah dipilih orang terdekat ketua umum," kata Jamiluddin, Senin (16/9).

Baca juga : Pembentukan Kabinet Zaken Butuh Keberanian Prabowo

Dengan cara demikian, tampaknya akan sulit diperoleh menteri yang ahli dan profesional sebagai syarat zaken kabinet. Oleh karena itu, Prabowo tampaknya akan mengalami kendala menyusun zaken kabinet dalam waktu singkat.

Sebelumnya, susunan kabinet Prabowo Subiakto diinformasikan akan diumumkan pada 20 Oktober 2024. Kemungkinan itu bisa saja terjadi mengingat Prabowo sudah menyusun kabinetnya sejak jauh hari.

Oleh karena itu, setelah dilantik pada pagi hari, Prabowo tinggal mengumumkan kabinetnya pada sire atau malam harinya.

Baca juga : Kabinet Gemuk Bikin Pemerintahan Prabowo Lamban Gerak

Kalau hal itu terjadi, berarti penyusunan kabinet berjalan lancar. Tidak ada tarik menarik yang kuat antara Prabowo dengan Ketua Umum partai koalisi mengenai calon menteri yang diajukan.

"Namun karena Prabowo ingin membentuk zaken kabinet, tampaknya peluang mengumumkan pada hari pelantikannya tampaknya kecil terjadi," kata Jamiluddin.

Jadi, kalau Prabowo mau mengumumkan kabinetnya usai dilantik, maka dia harus tegas kepada semua ketua partai koalisi untuk mengusulkan calon menteri yang sesuai kriteria zaken kabinet.

Baca juga :  Prabowo Harus Tolak Calon Menteri tanpa Kompetensi

"Calon yang tidak memenuhi kriteria itu, Prabowo harus berani menolaknya dan menggantikannya dari luar partai," kata Jamiluddin.

Hanya saja, Prabowo tampaknya tidak akan tegas terhadap usulan dari ketua umum partai koalisi. Nama calon menteri yang disulkan ketua umum partai koalisi kemungkinan akan diterimanya dengan baik. Hal itu mungkin dia lakukan untuk menjaga soliditas dan keutuhan koalisi.

"Jadi, Prabowo tampaknya akan sulit membentuk zaken kabinet hingga 20 Oktober 2024. Kalau pun Prabowo mengumumkan kabinetnya usai dilantik, yang diumumkannya bukan zaken kabinet. Kabinet Prabowo akan berisi dominan orang partai yang sebagian besar tak memenuhi kriteria ahli dan profesional," kata Jamiluddin. (P-5)