Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMBENTUKAN kabinet zaken dinilai butuh keberanian presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Terlebih Prabowo perlu mengakomodir para partai politik (parpol) yang mendukungnya.
Baca juga : Prabowo Harus Tolak Calon Menteri tanpa Kompetensi
"Kalau Prabowo memang ingin membentuk zaken kabinet, maka harus berani menolak calon yang diusulkan setiap partai bila tidak ahli dan profesional di bidangnya," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga.
Dia menekankan Prabowo didukung koalisi gemuk. Setiap partai pendukung akan meminta jatah menteri atau wakil menteri.
"Jadi, dengan koalisi gemuk akan menyulitkan Prabowo membentuk zaken kabinet. Hal ini akan semakin sulit karena yang menentukan calon menteri atau wakil menteri untuk diusulkan ke presiden adalah ketua umum partai," ujar Jamiluddin.
Baca juga : Menagih Komitmen Parpol Perangi Hoaks
Ketua umum parpol, kata dia, juga cenderung mendahulukan dirinya untuk diusulkan menjadi menteri atau wakil menteri. Padahal, ketua umum belum tentu profesional dan ahli di bidang yang diminta presiden.
"Akibatnya, presiden tetap memilih calon yang diusulkan ketua umum setiap partai pendukung, terlepas calon tersebut ahli dan profesional atau tidak. Hal ini tentunya akan menyulitkan Prabowo membentuk zaken kabinet," ujar Jamiluddin.
Dia menuturkan kalau Prabowo nantinya benar membentuk zaken kabinet layak diapresiasi. Dengan begitu, lanjut Jamiluddin, setiap kementerian benar-benar dipimpin seorang profesional dan ahli di bidangnya.
"Menteri yang ahli dan profesional diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya tugas dan fungsi kementerian yang dipimpinannya berpeluang dapat diwujudkan lebih optimal," jelas Jamiluddin. (M-4)
49 calon menteri yang dipanggil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dinilai belum memenuhi kriteria zaken kabinet
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, di mana beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu.
Presiden menilai dengan menempatkan kalangan profesional di kabinet akan mempersingkat waktu adaptasi. Presiden pun meyakini kabinet Prabowo-Gibran akan terbentuk dengan bagus.
Pembentukan zaken kabinet dinilai tepat
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan sulit membentuk zaken kabinet seperti yang diinginkan.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved