Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuk zaken kabinet untuk membantu pemerintahannya pada periode 2024-2029. Zaken kabinet adalah kabinet yang diisi oleh orang-orang ahli di bidangnya yang akan menduduki posisi kementerian.
Menanggapi hal tersebut, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menyatakan bahwa rencana pembentukan kabinet zaken adalah langkah yang sangat baik.
Jika kabinet zaken benar-benar diwujudkan, menurut Lili, kritik yang selama ini menyebut pembentukan kabinet hanya sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan akan teratasi, terutama jika menteri-menteri yang diangkat adalah profesional dan memiliki keahlian di bidang masing-masing.
Baca juga : Pengamat: Mayoritas Menteri Usulan Partai, Prabowo Sulit Bentuk Zaken Kabinet
“Saya berharap rencana zaken kabinet benar-benar terealisasi, bukan hanya wacana,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Senin (16/9).
Lili menegaskan bahwa jika kabinet zaken ini akan melibatkan menteri dari partai, maka mereka harus memenuhi syarat keahlian yang memadai. Tanpa hal itu, keinginan untuk membentuk zaken kabinet tidak akan tercapai.
Lili juga menekankan bahwa zaken kabinet penting untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia yang telah dicanangkan oleh presiden terpilih.
"Di tengah persaingan global yang semakin sengit, dan untuk mewujudkan Indonesia emas, mau tidak mau, menteri-menterinya harus hebat, berkualitas, dan punya visi ke depan," tegas Lili.
Ia juga menekankan bahwa menteri-menteri yang terpilih bukan hanya menjalankan rutinitas atau "business as usual," melainkan harus aktif dalam menciptakan perubahan yang signifikan. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
49 calon menteri yang dipanggil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dinilai belum memenuhi kriteria zaken kabinet
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Penambahan kementerian tanpa pertimbangan matang dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi, di mana beberapa kementerian berpotensi saling mengganggu.
Presiden menilai dengan menempatkan kalangan profesional di kabinet akan mempersingkat waktu adaptasi. Presiden pun meyakini kabinet Prabowo-Gibran akan terbentuk dengan bagus.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan sulit membentuk zaken kabinet seperti yang diinginkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved