Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANCAMAN berita bohong (hoaks) di tahun pemilu diprediksi akan terjadi kembali bahkan lebih masif dari pada pemilu sebelumnya. Politisi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan partainya sejak awal sudah berkomitmen dalam memerangi hoaks jelang Pemilu 2024 dan menangkal perpecahan yang terjadi pada 2014 dan 2019 tidak terjadi lagi.
"Pak Prabowo pada saat 23 Mei di Yogya (Yogyakarta) pertemuan dengan Wiranto dan kader kita sudah menyatakan jangan tegang-tegangan di pemilu 2024 ini, jangan terprovokasi dan adu domba itu sudah disampaikan jauh hari,"ujarnya
Menurutnya publik sangat sensitif dengan berbagai informasi yang bisa mematik perpecahan. Hal tersebut disebabkan publik yang lebih lebih percaya media sosial dibandingkan media arus utama. Padahal media arus utama bisa membendung peredaran hoaks dengan informasi yang terpercaya dengan kaidah jurnalistik.
Baca juga: Dukung Presiden, Muhammadiyah Serukan Pemilu Damai Utamakan Kepentingan Bangsa
"Jadi ini perlu ada satu pengawasan terhadap medsos. Undang-undangnya sudah jelas ITE cuma medsos ini tidak terbendung. Jadi saya kira kita semua juga untuk menahan diri tidak melakukan kampanye gelap tapi kita adu visi dan misi adu bagaimana memajukan negara ini," paparnya.
Dalam diskusi Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu, Kamis (27/7) dia pun mengapresiasi upaya Kemenkominfo dalam menangkal hoaks, salah satunya memanggil salah satu platform media sosial TikTok untuk memastikan konteks tanpa hoaks.
Baca juga: Penyebar Hoaks di Medsos Dipastikan Bisa Dijerat Hukum
Di saat yang sama Biro Humas Kemenkominfo Taufiq Hidayat menerangkan banyak yang sudah dilakukan pihaknya untuk mengurangi hoakas, tapi upaya itu tidak dibarengi dengan berkurangnya hoaks secara signifikan.
"Yang menarik tidak pernah berkurang jika diperkirakan bisa jadi akan ada tiga kali lipat dan berbarengan," ungkapnya.
Secara umum ekspektasi terbesar menyoal literasi digital menangkal berita bohong yang paling tinggi yakni Kemenkominfo kemudian Polri. Namun dengan sumber daya yang ada pemerintah tidak bisa bekerja sendiri apalagi presiden Joko Widodo sudah meminta untuk menyebarkan narasi pemilu damai.
"Kami fokus pada kolaborasi melibatkan TNI-Polri termasuk dari parpol bahkan kita sudah pendekatan dengan KPU dan MoU soal kampanye dan antisipasi berita hoaks ini," tambahnya.
Dari pengalaman sebelumnya eskalasi konten hoaks yang ada di media sosial dan website meningkat dua kali lipat jelang pemilu, pilkada dan pemilihan legislatif.
Hampir semua orang menjadi publisher yang meneruskan informasi ke berbagai platform media sosial dan paling tinggi yakni facebook, pesan singkat whatsapp dan telegram.
"Yang jelas eskalasi konten hoaks yang ada di medsos dan web ada media online yang abal-abal yang tidak dikelola secara profesional peningkatan meningkat dua kali lipat jelang pemilu dan pilkada dan legislatif," imbuhnya.
Berdasarkan data Kemenkominfo hingga Juni 2023 hoaks politik ditemukan 1392 konten hoaks yang disebarkan di platform yang sama. Kondisi kemudian membuat Kemenkominfo bekerja sama dengan media sosial Meta untuk mengatur penyebaran informasi bohong tersebut.
"Pengaturannya meta dan kominfo kerja sama forwardnya itu tidak bisa lebih dari tiga kali. Di level hulu ada upaya bangun literasi digital," tukasnya. (Sru/Z-7)
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved