Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto harus menolak figur menteri tanpa kompetensi demi mewujudkan zaken kabinet atau profesional.
"Kalau Prabowo memang ingin membentuk zaken kabinet, harus berani menolak calon yang diusulkan setiap partai bila tidak ahli dan profesional di bidangnya," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).
Jamiluddin menekankan banyak partai politik yang telah bekontribusi memenangkannya di Pilpres 2024 sehingga harus tegas ketika menerima usulan sosok calon menteri.
Baca juga : Mundurnya Mahfud dan Momentum Delegitimasi Jokowi
"Setiap partai pendukung tentu akan meminta jatah menteri atau wakil menteri," jelasnya.
Ia menambahkan, zaken kabinet dapat terwujud dengan keikhlasan dari ketum partai untuk tidak egois mengusulkan dirinya sendiri sebagai menteri. Pasalnya, tidak semua ketum partai kompeten dalam menduduki kursi menteri.
"Setiap ketum diharapkan benar-benar memilih kadernya yang memenuhi kriteria zaken kabinet. Dengan begitu, setiap ketua umum sudah membantu Prabowo untuk membentuk zaken kabinet," tandasnya.
Prabowo belum menetapkan nama-nama menteri di kabinetnya mendatang. Salah satu alasannya karena Prabowo sedang mendalami betul orang-orang yang akan membantunya di lima tahun ke depan.
Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh orang yang ahli bisa dari orang partai politik dan profesional. (Bob/P-3)
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi.
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved