Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin mengemuka. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai kemungkinan besar Prabowo akan menawarkan jatah kursi menteri kepada Megawati.
Namun, kata Umam, jika melihat sikap politik Mega ketika kalah dalam Pilpres 2004 dan 2009, besar kemungkinan Megawati tidak akan mengambilnya.
“Terlebih lagi ada resistensi politik oleh keberadaan Gibran sebagai Wakil Presidennya Prabowo,” terang Umam kepada Media Indonesia, Rabu (18/9).
Baca juga : Tidak Maslah Kabinet Gemuk, Asal Diisi Orang Terbaik dan Profesional
“Namun, kemungkinan diterimanya tawaran kursi menteri oleh PDIP masih tetap terbuka, seiring dengan kemampuan dan kegigihan kader-kader PDIP untuk meyakinkan Megawati,” tambahnya.
Umam menuturkan khususnya untuk kebutuhan perlindungan hukum (legal protection) pasca tidak berada di lingkar kekuasaan.
Di samping itu, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif untuk melancarkan transisi pemerintahan baru.
Baca juga : PDIP Ogah Ngambek Sekalipun tidak Kebagian Kue Kekuasaan
Sejak awal, kata Umam, Prabowo dan Megawati relatif tidak memiliki hambatan komunikasi apapun.
Bahkan menurut informasi spekulatif, ketika terjadi demonstrasi besar menolak revisi UU Pilkada, dikabarnya sempat terjadi kontak komunikasi antara Prabowo dan Megawati.
“Jika rencana pertemuan berhasil dilaksanakan, langkah ini akan menjadi ruang negosiasi dan sekaligus kompromi kepentingan ekonomi-politik di antara kedua tokoh tersebut,” ucapnya. (Z-9)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari Pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk.
Para pembantu baru Prabowo diberikan waktu maksimal dua bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN. Itu, lanjutnya, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
Kabinet wajib dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Jika dinilai kurang memuaskan, ia menspekulasi reshuffle kabinet bisa terjadi.
Kabinet Prabowo sudah bekerja selama kurang lebih 20 hari setelah dilantik sejak 20 Oktober 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved