Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo merespons wacana penambahan jumlah kementerian yang akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam wacana itu, jumlah kementerian disebut akan digelembungkan dari 34 menjadi 44.
Menurut Ibnu, kebijakan tersebut sah-sah saja selama dasar hukumnya, yaitu RUU Kementerian, juga mengatur hal terkait. Namun, ia mengingatkan kepada Prabowo untuk tidak asal memilih pembantu presiden. Sosok-sosok di kabinet harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kementerian atau lembaga yang diduduki.
"Jika nanti memang wacana penambahan kementerian itu jadi dan menggemuk itu sah-sah saja asal sesuai aturan. Yang tidak kalah penting, Prabowo harus menempatkan orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut," kata Ibnu kepada wartawan.
Baca juga : Dasco: Sejak Awal Prabowo Ingin Kabinetnya Diisi Kalangan Profesional
Ibnu juga mengatakan sosok-sosok terbaik dan profesional itu tidak melulu harus berasal dari luar partai politik. Menurutnya, partai politik juga memiliki para ahli dan profesional.
Di sisi lain, Ibnu mengatakan, partai politik juga harus bisa membuktikan ke masyarakat terkait dengan proses kaderisasi di dalam internal mereka. Dengan begitu, publik percaya bahwa parpol juga bisa menghasilkan tokoh yang berkualitas untuk mengisi kabinet pemerintahan.
"Parpol harus membuktikan ke masyarakat bahwa kaderisasi di internal parpol bisa menghasilkan dan memberikan jalan bagi orang-orang yang punya kemampuan bagus, sehingga membuktikan juga bahwa mereka punya orang-orang yang hebat dan tak kalah dari orang-orang profesional non parpol," kata Ibnu.
Selain harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten, Ibnu berharap kabinet juga diisi oleh banyak anak muda. Menurutnya, hal ini menjadi penting dikarenakan bonus demografi Indonesia akan segera mencapai puncak pada 2030. Dengan menteri-menteri yang berusia muda itu, Ibnu berharap mereka mengerti permasalahan kelas menengah.
“Menteri usia muda juga sangat penting, untuk membantu anak muda kita terutama yang berusia dibawah 30 tahun untuk keluar dari situsi sulit saat ini. Satu-satunya jalan kita berhasil melewati bonus demografi hanya dengan mendayagunakan anak muda yang jumlahnya semakin banyak di Tanah Air,” tandasnya. (Z-11)
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved