Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WACANA bakal dibentuknya Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI semakin mengemuka. Merespons itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tak mempermasalahkan pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR.
“Saya kira bagus, karena dengan program prioritas Beliau (presiden terpilih Prabowo Subianto) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” tegas Basuki, Rabu (18/9).
“Menurut saya itu bagus, karena memang organisasi itu hanya suatu vehicle untuk mencapai program,” tambahnya.
Baca juga : 7 PLBN telah Rampung Dibangun Kementerian PU-Pera
Intinya, kata Basuki, jika Prabowo ingin membentuk kementerian perumahan ialah hal yang tepat agar bisa fokus dalam menjalankan program di pemerintahan mendatang.
“Jadi kalau ini Beliau membentuk (kementerian) perumahan, bagi saya pribadi bagus. Enggak gampang ngurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kembali mencuatkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai bagian dari program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga : Kementerian PUPR Dorong Produk Lokal dalam Bangun Infrastruktur
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pemisahan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Pu-Pera) ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan perumahan yang lebih fokus.
Menanggapi hal ini, Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, menilai bahwa langkah ini merupakan terobosan positif dalam mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan perumahan sangat kompleks sehingga membutuhkan menteri yang benar-benar memahami isu ini secara mendalam.
“Persoalan perumahan tidak bisa dipelajari secara cepat, terutama untuk menyelesaikan backlog, pembiayaan perumahan, dan akses bagi generasi milenial,” jelas Sari di Jakarta. (Z-9)
Diana memastikan, seluruh personel Satgas PPB telah terlatih dan selalu siap siaga untuk penanganan darurat, terutama di daerah berisiko bencana.
Pekerjaan umum memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan masyarakat. Namun, sektor ini kerap menghadapi kendala.
Peringati Hari Bakti Pekerjaan Umum, ini ucapan inspiratif bisa dibagikan di media sosial untuk menghargai peran pekerja di bidang pekerjaan umum yang menjadi pilar kemajuan bangsa.
Pekerjaan umum adalah bidang yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bendungan, dan perumahan.
Direktorat Jenderal Bina Marga mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat, pada 13 November 2024.
KEMENTERIAN PUPR merampungkan perbaikan sejumlah infrastruktur bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu upaya itu diwujudkan dengan perbaikan kondisi 14 ruas jalan daerah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KANTOR Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut selesai pada Februari 2025. Seluruh pegawai yang tersebar akan pindah mulai Maret 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menuturkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 proyek ibu kota baru menelan investasi sebesar Rp6,49 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved