Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
JUMLAH kementerian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal lebih banyak dibanding saat ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut kabinet gemuk akan lebih efektif.
Merespons itu, politikus Partai Golkar Dave Laksono, menegaskan bahwa kabinet gemuk Prabowo-Gibran akan bisa lebih cepat menjalankan fungsi pemerintah karena setiap sektor lebih teliti untuk ditangani. “Saya yakin tidak akan ada gesekan, semua menteri akan patuh kepada Presiden,” papar Dave.
Sementara itu, politikus NasDem Bestari Barus berharap kabinet Prabowo-Gibran bukan sekadar kabinet akomodatif, namun betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan.
Baca juga : Survei Menunjukkan PDI Perjuangan Masih Unggul
“Dan semoga pula koalisi memberikan dukungan penuh terhadap pak Prabowo Gibran. Walaupun mungkin tak kebagian menteri,” terang Bestari kepada Media Indonesia, Selasa (17/9).
Bestari menuturkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pernah menyampaikan bahwa jangan terlalu berpikir tentang jabatan menteri walaupun NasDem berkoalisi.
“Mudah-mudahan itu terwujud. Sehingga masyarakat melihat juga walaupun ada koalisi yang semakin membesar itu bukan berarti untuk berbagi-bagi kekuasaan belaka,” ungkapnya.
“Semoga pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ke depan, membawa udara yang semakin segar bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan tentunya juga bagi kesajahteraan bangsa,” tambahnya. (J-2)
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved