MUI Dukung Kabinet Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umroh

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih membentuk kementerian haji dan umroh dalam kabinetnya. Mendekati pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, banyak pihak menanti pengumuman kabinet Prabowo.

"Kalau aspirasi yang bergembang menginginkan agar dibentuk kementerian haji dan umroh, MUI sangat mendorong," kata Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Khariri Makmun, Jumat (11/10).

Baca juga : Prabowo Yakin PKB akan Memberi Dukungan

Ia menjelaskan kementerian haji dan umroh dibutuhkan karena persoalan haji di Indonesia sudah sangat kompleks dan bertumpuk. Kemudian tugas yang diemban Kementerian Agama juga sudah sangat berat sehingga perlu adanya kementerian baru yang lebih fokus pada haji.

Kementerian Agama (Kemenag) saat ini punya berbagai fokus yakni mengurusi toleransi beragama dari 6 agama sehingga di dalam kementerian agama ada 6 dirjen mewakili masing-masing agama. Selain itu, kementerian agama juga fokus pada pendidikan Agama Islam terdiri dari mulai PAUD, pesantren, madrasah sampai perguruan tinggi.

"Perguruan tinggi di bawah kementerian agama ini juga sudah mulai masuk ke taraf harus mencari anggaran sendiri-sendiri yang memicu pada naiknya pembayaran SPP. Selain itu Kemenag juga mengurusi toleransi beragama," ujar dia.

Baca juga : Ini Bocoran Kementerian Era Prabowo, Totalnya 46

Kemudian fokus Kemenag juga pada haji dan umroh. Namun setiap selesai penyelenggaraan haji tiap tahunnya pasti muncul kritik dari pengawasan yang merasa bahwa penyelenggaraan tidak sempurna dari berbagai sisi seperti transportasi, katering, Armina dan lainnya.

"Ini persoalan yang memang membutuhkan fokus sendiri. Saya berpikir bahwa seandainya kalau ada masalah haji, sebetulnya ada dua faktor dari pemerintah Indonesia, dari sisi persiapan manajemen dan teknis, dan yang kedua dari persiapan kerajaan Arab Saudi," ungkap Khariri.

Mengenai masalah antrian haji, ia mencontohkan di 4 Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan sudah 94 tahun, yaitu di Kabupaten Sidrap yang mencapai 94 tahun, Kabupaten Wajo 91 tahun, Kabupaten Pinrang 87 tahun, dan Makassar sudah 84 tahun. 

"Ini ada persoalan yang tentunya harus diperbaiki, bagaimana dengan antrian haji dari 5,6 juta jcalon jemaah haji yang sudah masuk ke database dan bagaimana nanti pemerintah kita mulai ikut mencari solusi yang terbaik tentunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis yang terjadi mulai dari pendaftaran ini," katanya.

"Jika ada kementerian khusus pada penyelenggaran Haji, mudah-mudahan komunikasi yang terjadi itu akan lebih intens antara dua negara, antara Indonesia dengan Arab Saudi," pungkasnya. (H-3)