Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tahu diri soal jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Oh iya tentu, secara moral PKB punya kewajiban moral untuk mendukung pemerintahan sukses. Tapi secara moral kita juga merasa tahu diri gak ikut-ikut lah,” terang Cak Imin, Selasa (25/9).
Cak Imin juga menyebut bahwa Prabowo Subianto belum menghubungi dirinya terkait pengisian menteri kabinet pemerintahan 2024-2029.
Baca juga : Cak Imin Wacanakan Revisi UU MD3
“Dan kalau perlu, iya biar saja yang Pak Prabowo atur. Yang mungkin PKB dukung dari luar juga bagus,” tambahnya.
Terkait ada kursi kabinet yang diincar atau tidak, Cak Imin menegaskan bahwa PKB tidak punya hak untuk meminta atau berharap. Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara moral untuk mendukung pemerintahan saja.
“PKB tidak punya kekuatan moral meminta atau berharap. Pokoknya kita secara moral mendukung pemerintahan ini aja. Sudah, buat PKB udah cukup dan tidak terlalu penting buat PKB ada di kabinet atau tidak di kabinet,” tegasnya. (Ykb/P-3)
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Cak Imin menuturkan fenomena pengibaran bendera yang terinspirasi dari anime asal Jepang ini tidak perlu dikhawatirkan.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Komarudin tak masalah dengan usulan yang dilontarkan Cak Imin. Namun, dia mengingatkan bahwa agar semua pihak menaati amanah reformasi terkait pemilihan langsung oleh rakyat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved