Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar menuturkan sekarang ini merupakan momentum yang pas untuk mengevaluasi gaji serta fasilitas tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Itu menyusul dari aspirasi masyarakat yang berujung pada kekisruhan dalam dua hari terakhir.
"Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas," kata dia kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Dia mengatakan semua hal yang menyangkut dana APBN dan diberikan kepada anggota DPR dalam bentuk gaji maupun tunjangan perlu untuk dievaluasi. Menurutnya, hal-hal yang dapat memantik kecemburuan sosial patut untuk dievaluasi.
"Tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu.
Dia juga menuturkan, sedianya gaji hingga fasilitas tunjangan yang diterima oleh anggota DPR, maupun amtenar bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Cak Imin menyatakan, keterbukaan menjadi hal penting terkait hal tersebut.
"Hari ini nggak ada yang bisa ditutupi, kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat," pungkasnya. (Mir/I-1)
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tahu diri soal jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Pasukan kepolisian pengendali massa (Dalmas) memblokade pengunjuk rasa yang akan menuju Gedung DPR di Pejompongan, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved