Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar menuturkan sekarang ini merupakan momentum yang pas untuk mengevaluasi gaji serta fasilitas tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Itu menyusul dari aspirasi masyarakat yang berujung pada kekisruhan dalam dua hari terakhir.
"Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas," kata dia kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Dia mengatakan semua hal yang menyangkut dana APBN dan diberikan kepada anggota DPR dalam bentuk gaji maupun tunjangan perlu untuk dievaluasi. Menurutnya, hal-hal yang dapat memantik kecemburuan sosial patut untuk dievaluasi.
"Tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu.
Dia juga menuturkan, sedianya gaji hingga fasilitas tunjangan yang diterima oleh anggota DPR, maupun amtenar bukan sesuatu hal yang harus ditutupi. Cak Imin menyatakan, keterbukaan menjadi hal penting terkait hal tersebut.
"Hari ini nggak ada yang bisa ditutupi, kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat," pungkasnya. (Mir/I-1)
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tahu diri soal jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Lucius Karus menilai gaji anggota DPR masih tinggi. Meskipun sejumlah tunjangan telah dipangkas dan take home pay menjadi Rp65 juta.
Selain penghasilan Rp65 juta per bulan, mestinya pimpinan DPR sekaligus menjelaskan soal kunjungan kerja beserta klasifikasi tunjangannya masing-masing.
Berdasarkan PP 75 Tahun 2000 uang pensiun yang diterima paling tinggi ialah Rp3.639.540 dengan masa jabatan 2 periode. Sedangkan anggota DPR yang menjabat 1 periode menerima Rp2.935.704.
Gaji anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tak bakal dibayarkan. Terdapat sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya.
DPR akhirnya mengungkap besaran gaji dan tunjangannya. Take home pay yang diperoleh para legislator mencapai Rp65.595.730.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved