Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar kabar Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengharapkan mendapat banyak jatah kursi menteri pada kabinet pemerintahan mendatang.
"Siapa yang ngomong itu? Saya belum dengar ya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo yang menyebut partainya berharap mendapat jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga : Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan 5 Hari sebelum Pelantikan
"Saya belum dengar komennya ini kan baru dengar dari media, nanti saya tanya langsung saja Mas Eko benar enggak begitu," ucapnya.
Dia juga mengaku belum mengetahui kabar terkait tiga kader PDI Perjuangan yang diisukan akan mendapat jatah kursi menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia mengaku pihaknya belum pernah melakukan pertemuan dengan elite PDIP guna membicarakan hal tersebut.
Baca juga : Golkar Sebut Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bisa Lebih Cepat Jalankan Fungsi Pemerintah
"Ya, kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak karena ini memang dari kemarin agak ramai media yang tanya," katanya.
Dia menyebut akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat sore untuk mengkonfirmasi perihal kabar tersebut.
"Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo mungkin nanti sore saya ketemu saya akan tanyakan," kata dia
Baca juga : NasDem Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bukan Sekadar Akomodatif
Sebelumnya, Kamis (3/10), Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut partainya ingin mendapat jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya pada pemerintahan Prabowo-Gibran sebab PAN sudah memberikan dukungan kepada Prabowo selama 15 tahun.
“Ya, kalau kami sih maunya sih sebanyak-banyaknya lah, kan karena kami sudah 15 tahun dengan beliau, dan kami sudah banyak menemani Bapak Prabowo dari tiga periode sebelumnya,” kata Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia lantas berkata, “Kalau ditanya maunya, ya tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo."
Baca juga : Dasco Sebut Jatah Kursi Gerindra di Kabinet Prabowo Sedikit
Dia menyebut bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas jatah menteri.
Dia pun tak menepis kabar yang menyebut Zulhas akan kembali ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ya artinya kan pastinya akan diprioritaskan. Kalaupun dapat, ya itu adalah kita akan wakafkan untuk orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Lalu yang kedua profesional di bidangnya,” kata dia.(Ant/P-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari Pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk.
Para pembantu baru Prabowo diberikan waktu maksimal dua bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN. Itu, lanjutnya, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
Kabinet wajib dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Jika dinilai kurang memuaskan, ia menspekulasi reshuffle kabinet bisa terjadi.
Kabinet Prabowo sudah bekerja selama kurang lebih 20 hari setelah dilantik sejak 20 Oktober 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved