Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengakui sudah berdiskusi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto ihwal posisi menteri. Hal ini merespons isu Yusril akan menjabat salah satu menteri koordinator (menko).
"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu," kata Yusril di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (27/9) malam.
Yusril mengaku diskusi internal itu dilaksanakan sekaligus berkomunikasi dengan sejumlah elite Gerindra. Mulai dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Baca juga : Perluasan Kabinet Perlu Ditopang Kajian Akademik
"Semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," ucap Yusril.
Mantan Ketua Umum (ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku siap jika diminta untuk menjabat sebagai salah satu posisi menteri. Namun, dia ingin pos menteri itu sesuai dengan bidangnya.
"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujar Yusril. (J-2)
Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan terdapat 54 warga negara asing (WNA) asal Iran yang tersangkut perkara hukum di Indonesia, 12 di antaranya divonis hukuman mati
Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kasus es gabus yang melibatkan aparat penegak hukum masuk dalam pembahasan kewenangan Polri.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus tindakan aparat terhadap penjual kue es gabus yang tengah viral.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved