Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PAKAR hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengakui sudah berdiskusi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto ihwal posisi menteri. Hal ini merespons isu Yusril akan menjabat salah satu menteri koordinator (menko).
"Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu," kata Yusril di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (27/9) malam.
Yusril mengaku diskusi internal itu dilaksanakan sekaligus berkomunikasi dengan sejumlah elite Gerindra. Mulai dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Baca juga : Perluasan Kabinet Perlu Ditopang Kajian Akademik
"Semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang," ucap Yusril.
Mantan Ketua Umum (ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku siap jika diminta untuk menjabat sebagai salah satu posisi menteri. Namun, dia ingin pos menteri itu sesuai dengan bidangnya.
"Kalau saya ya tentu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang tidak saya mengerti, tapi kalau yang saya mengerti insyaallah menjadi lebih ringan, tapi segala sesuatu kita kembalikan ke Pak Prabowo," ujar Yusril. (J-2)
Serge merupakan arga negara Prancis yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus produksi psikotropika (ekstasi) di Tangerang pada 2005.
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.
Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved