Berita Terbaru Jkn Hari Ini

Mengevaluasi Inpres Optimalisasi Pelaksanaan JKN

PADA 6 Januari 2022 Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

86,8% Penduduk Sudah Terdaftar BPJS Kesehatan 

"Jadi sudah ada 86,8% total penduduk yang menjadi kepesertaan program jaminan kesehatan dan per hari itu 765.753 yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Sehingga cukup besar,"

Masukkan Pengobatan Inovatif untuk Pasien Kanker dalam Cakupan JKN

Perlu segera mencari ide-ide inovatif untuk meningkatkan alokasi pembiayaan sehingga pasien-pasien, terutama penyintas kanker, tetap dapat memperoleh layanan terapi kanker.

Anggota DPR: Inpres Jual-Beli Tanah Syaratkan BPJS Jangan Sulitkan Masyarakat

Chairul Anwar menambahkan, aturan tersebut tidak mencampur-adukkan antara yang sudah mampu atau belum dapat membayar BPJS Kesehatan.

DPR RI Minta BPJS Kesehatan Cari Terobosan yang Lebih Tepat

Banyak pelayanan yang semestinya tidak dijadikan syarat. Misalnya orang di kelas menengah ke atas umumnya kan mereka tidak menjadi peserta BPJS karena mereka menjadi peserta asuransi swasta.

Inpres JKN, BPJS, dan Skema Peningkatan Ekonomi

Inpres ini memiliki dua hentakan sekaligus, yakni mendorong semangat daya tahan ekonomi dan kerja, serta kesadaran akan kesehatan dan peningkatan layanannya.

BPJS Kesehatan Sebut Aturan Denda Kepesertaan Masih Berlaku

Denda layanan berlaku kalau mengakses rawat inap di rumah sakit paling lama 45 hari dari kartu diaktifkan kembali. Selama itu gak terpenuhi, gak ada denda layanan.

Menko PMK Luncurkan Inpres Optimalisasi, Kejar Kepesertaan JKN 98 Persen 

Muhadjir menjelaskan penerbitan Inpres tersebut telah mempertimbangkan beberapa masukan, diantaranya, rekomendasi KPK dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan

NIK Jadi Nomor Kepesertaan BPJS Kesehatan 

"Dalam rangka memberikan kemudahan layanan administrasi kepesertaan maka kami menggunakan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS, ini suatu lompatan yang luar biasa,"

Kepesertaan JKN Tidak Aktif Naik Selama Pandemi Covid-19

Pada kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), wabah Covid-19 ini rupanya mengakibatkan semakin banyak jumlah peserta JKN yang tidak membayar iuran (nonaktif).

Presidensi G20, JKN-KIS Bisa Jadi Pembelajaran Negara Lain dalam Upayakan UHC

Indonesia tengah berupaya mencapai cakupan kesehatan semesta melalui program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

JKN-KIS Berkembang Positif Namun Masih Hadapi Tantangan

Indonesia tengah berupaya mewujudkan UHC melalui program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diluncurkan pemerintah sejak 2014.

Moeldoko: Stranas PK Buat Penyaluran Bansos dan JKN Jadi Tepat Sasaran 

Hal itu bisa terjadi karena ada pembenahan tata kelola data dan utilisasi NIK yang dilakukan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. 

DPR Minta Mensos Sinkronkan DTKS dengan PBI BPJS Kesehatan

DPR minta Kemensos segera menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera sinkron dengan data peserta PBI BPJS Kesehatan.  

DPR Minta Kemenkes Buka Akses Imunoterapi untuk Penyintas Kanker Paru

Saat ini di Indonesia ada empat orang meninggal akibat kanker paru setiap jam dan berpotensi untuk meningkat setiap hari jika tidak dijadikan prioritas nasional.

BPJS Kesehatan: Program JKN-KIS Tingkatkan Angka Harapan Hidup 2,1 tahun

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdampak positif terhadap layanan sistem kesehatan di Indonesia, bahkan mampu meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,1 tahun.

JKN Harus Dioptimalkan untuk Pengobatan Pasien Kanker

Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang bisa memiskinkan penderita dan keluarga, karena beban biaya yang sangat tinggi. Sehingga, butuh bantuan dari pemerintah.

Buku Statistik JKN, Upaya Peningkatan Akses Kesehatan Masyarakat

Buku ini berisi gambaran capaian dan perkembangan program JKN-KIS yang disajikan dalam bentuk indikator kepesertaan iuran dan juga pelayanan BPJS Kesehatan.

Mensos Hapus 9 Juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari DTKS

Sebanyak 9.746.317 penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dihapus dari DTKS setelah pemadanan dengan data nomor induk kependudukan (NIK).  

Integrasi Data Diperlukan Atasi Persoalan Program JKN

 Kementerian Kesehatan juga diminta menambah kuota peserta JKN.

Sepak Bola bukan Sulap:  Refleksi dari Kekalahan 0-6 atas Jepang

Kepemimpinan Regeneratif untuk Menyelamatkan Indonesia

Wajah Pendidikan Amerika di Tengah Kebangkitan Tiongkok

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting