Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
LAYANAN pendaftaran dan antrean online di Pusat Kesehatan Ibu & Anak Nasional, Rumah Sakit Anak & Bunda (RSAB) Harapan Kita meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cara ini selaras dengan komitmen untuk meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan, guna memastikan para peserta JKN yang berobat di RSAB Harapan Kita mendapatkan akses layanan kesehatan melalui sistem digital sebagai fokus utama transformasi mutu layanan.
Direktur Utama RSAB Harapan Kita Ockti Palupi Rahayuningtyas menyampaikan, sebagai rumah sakit rujukan yang dapat menangani masalah-masalah mulai dari dalam kandungan hingga neonatal, RSAB Harapan Kita berinovasi, salah satunya melalui sistem pendaftaran online yang digunakan sebagai salah satu perangkat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dituju.
"Rumah sakit tentunya berupaya untuk terus memberikan pelayanan fasilitas terbaik, melihat Program JKN yang telah mencakupi hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jakarta Barat. Dengan ini, sebagai Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat tiga atau rujukan akhir tentu mengerahkan kemampuan terbaik untuk dapat mendukung penuh Program JKN,” sebut Ockti.
Baca juga: Layanan Kateterisasi dan Tindakan Minimal Invasif Hadir di RSAB Harapan Kita
Ockti menyadari, bahwa rumah sakit sebagai badan layanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dalam Program JKN. Sebagai era transformasi digital, 2023 dianggap sebagai tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika yang tinggi, serta tahun dengan tekanan ekonomi global yang kuat. Hal ini menjadi salah satu pemacu RSAB Harapan Kita untuk terus meningkatkan mutu layanan peserta JKN di rumah sakit.
Ockti juga menjelaskan bagaimana manfaat yang dapat dirasakan langsung, slaah satunya dengan penerapan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas peserta JKN sehingga mempermudah akses layanan di fasilitas Kesehatan.
“Saat ini, BPJS Kesehatan telah menerapkan penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN untuk mendapatkan akses Kesehatan di RSAB Harapan Kita. Kemudahan penggunaan NIK ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas mutu layanan yang diberikan kepada peserta JKN. Dengan begitu, pasien yang berkunjung ke rumah sakit tidak perlu lagi melengkapi berkas fotocopy untuk verifikasi data,” papar Ockti.
Baca juga:
Dengan penerapan sistem digital di RSAB Harapan Kita, pasien yang berobat ke rumah sakit sangat terbantu dalam proses mengurangi waktu tunggu, baik dari sisi layanan dokter, layanan ketersediaan obat atau farmasi, layanan administrasi, maupun layanan kesehatan lainnya. Adanya antrean online ini tentu mengurangi terjadinya penumpukkan pasien, karena pasien dapat datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal dokter praktek dan pelayanan yang sebelumnya telah direservasi terlebih dahulu melalui Aplikasi Mobile JKN.
Ockti juga menjelaskan, Program JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Program JKN sangat membantu masyarakat dengan menyajikan pelayanan bermutu dengan biaya yang wajar, kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan terjamin, serta Program JKN ini juga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya berharap layanan Program JKN di RSAB Harapan Kita dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat di wilayah Jakarta Barat, namun juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia,” tutupnya. (EO/S-3)
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberlanjutan BPJS Kesehatan penting. Namun kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak menjawab persoalan defisit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved