Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Adapun kelima saksi diperiksa untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu saksi yang diperiksa adalah pejabat di Ditjen Ilmate berinisial BS.
Kejagung juga memeriksa Direktur PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi.
"RO diperiksa terkait hasil penyelidikan anti dumping terhadap kode HS tertentu pada produk besi dan baja," kata Ketut melalui keterangan tertulis,
Pemeriksaan saksi itu terkait kasus dugaan korupsi dalam impor besi atau baja dan produk turunannya pada periode 2016-2021.
Seperti halnya Liliek, penyidik juga mendalami pengetahuan Budi seputar pertimbangan teknis atas persetujuan impor.
Pegawai berinisial W itu diambil keterangannya untuk tiga tersangka kasus ini
Selain memeriksa para tersangka, penyidik JAM-Pidsus Kejagung juga memeriksa sebelas orang lain sebagai saksi dalam kasus korupsi impor besi baja pada 2016-2021.
Selain HA, penyidik juga memeriksa Vice President Sales and Marketing PT NS Bluscope Indonesia
Kedua saksi dari Kemenkeu itu berinisial THS dan BS.
Para tersangka yang sudah ditetapkan hanya berstatus sebagai bawahan yang menjalankan tugas. Diharapkan aktor utama dalam kasus itu bisa diproses.
Kejagung didukung untuk tidak diskriminatif dalam kasus dugaan korupsi kasus impor baja atau besi di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang merugikan negara sebesar Rp23,6 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menguraikan kedua saksi dari Bea Cukai itu berinisial FM dan KEP.
Menurut Barita, jaksa harus berani memeriksa siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus tersebut
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Arie Budiman menyarankan Mendag membentuk majelis kode etik untuk memeriksa pejabat yang terkait kasus korupsi impor baja
Kedua saksi yang diperiksa penyidik Kejagung dalam kasus korupsi impor besi baja berinisial TR dan IAG. Mereka bekerja di bidang Corporate Regulatory Affair Krakatau Steel.
"Kami akan mendatangi Komisii III DPR agar segera panggil Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kami juga mendorong agar KPK untuk mengambil alih kasus ini."
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung memblokir aset tanah terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016- 2021.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, aset itu milik tersangka PT Intisumber Bajasakti.
Rincian enam korporasi, yakni PT Bangun Era Sejahtera, PT Duta Sari Sejahtera, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Aditama Sejati dan PT Prasasti Metal Utama.
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi impor baja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved