Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, M. Adhiya Muzakki meminta Pemerintah untuk memberantas tuntas produksi baja ilegal yang masih beroperasi.
Pernyataan itu disampaikan Adhiya menyikapi temuan adanya 40 perusahaan asal Tiongkok yang terbukti memproduksi baja ilegal dengan melakukan pencabutan izin usaha.
Adhiya mendesak agar pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakan aturan hukum, mengingat konsekuensi dari beredarnya baja ilegal yang sangat berbahaya bagi keamanan konsumen dan juga bisa merugikan perusahaan baja lain yang mematuhi peraturan perundangan.
Baca juga : WTO Bentuk Panel, Akhiri Kebuntuan Sengketa Baja RI dan Uni Eropa
"Tentu ini sangat meresahkan. Karenanya, kami mendesak pemerintah agar tidak pandang bulu dalam memberantas perusahaan perusahaan ilegal yang masih beroperasi," ujar Adhiya melalui keterangan tertulisnya, pada Selasa (7/5).
Lebih lanjut, Adhiya menuturkan bahwa peristiwa ini harus disikapi serius dan diusut sampai ke akarnya. Jika tidak, kata Adhiya, kasus seperti ini tak akan pernah ada habisnya.
"Kami meminta agar pemerintah mengusut hingga tuntas. Tidak hanya mencabut izin usaha ilegal yang nampak, tapi juga menelusuri hingga ke akar. Jangan sampai, perusahaan ilegal seperti ini menjamur di Indonesia," imbuhnya.
Baca juga : Krakatau Steel Gandeng Tiongkok Operasikan Proyek Mangkrak Blast Furnace
Adhiya menilai, perusahaan ilegal yang masih beroperasi tanpa izin ini akan merugikan negara. Adhiya juga meminta agar pemerintah mencari dan menelusuri siapa saja pihak yang terlibat atas beroperasinya perusahaan baja ilegal cina di Indonesia ini.
"Tak mungkin perusahaan beroperasi tanpa ada main mata dengan pemerintah setempat ataupun pihak terkait. Ini harus ditelusuri hingga ke akarnya sampai bersih," tegasnya.
Adhiya beserta pihaknya akan mengawal penuh kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, ini sangat membahayakan dan merugikan rakyat Indonesia.
"Karena rakyat yang dirugikan, kami akan mengawal kasus ini hingga pemerintah menindak tegas semua perusahaan ilegal yang beroperasi," tandasnya. (Z-8)
WTO membentuk panel untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Uni Eropa (EU) mengenai tarif yang dikenakan blok tersebut pada produk baja tahan karat.
Pembuktian yang digunakan dalam persidangan tersebut patut dipertanyakan alias versi siapa yang dipakai.
Selain mengarahkan agar dirinya mengakui menyerahkan uang tersebut ke Tahan Banurea, jaksa penyidik juga mengancam dengan memukul meja supaya mengikuti keinginan mereka.
Desakan untuk menuntaskan penyidikan kasus rasuah impor baja juga pernah disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita Simanjuntak.
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi impor baja.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Amazon menutup laboratorium riset kecerdasan buatan (AI) miliknya di Shanghai, ditengah persaingan AS dan Tiongkok.
Ekspor dua mineral kritis asal Tiongkok mengalami penurunan drastis dalam tiga bulan terakhir.
TOPAN Wipha menyebabkan hujan deras dan banjir besar di Filipina pada akhir pekan lalu.
HONG Kong ditaksir menelan kerugian 2-3 miliar dolar Hong Kong (sekitar Rp4,15 triliun-Rp6,23 triliun) akibat diterjang Topan Wipha.
TOPAN Wipha melanda wilayah selatan Tiongkok pada Senin (21/7) dengan membawa angin kencang dan hujan deras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved